Saumlaki, TrendingMaluku.com – LSM Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR) kembali melancarkan tekanan politik dan moral kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terkait polemik pembayaran Utang Pihak Ketiga (UP3) yang dinilai menyisakan tanda tanya besar. ALTAR mendesak agar janji dialog resmi yang disampaikan Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah tidak berhenti sebagai komitmen di atas angin.
Ketua ALTAR, Andre Luturmas, menegaskan hingga kini pihaknya masih menunggu realisasi janji Sekretaris Daerah untuk menggelar dialog resmi dalam waktu satu minggu sejak aksi berlangsung.
“Kami konsisten meminta Pemda memperjelas hal-hal sensitif yang katanya tidak bisa disampaikan ke publik. Janjinya satu minggu. Sekarang kami tanya: kapan undangan resmi itu diberikan kepada ALTAR?,” tegas Andre kepada media ini, Selasa (17/02/2026).
Menurutnya, dalam pertemuan singkat saat aksi, Sekda Brampi Moriolkosu menyatakan pemerintah akan menyiapkan forum khusus untuk membahas sejumlah poin yang disebut tidak dapat dipaparkan di ruang terbuka. Namun hingga kini, komitmen tersebut belum ditindaklanjuti secara konkret.
Uji Itikad Baik Pemerintah
Andre menilai kepastian jadwal dialog dengan ALTAR merupakan indikator keseriusan dan itikad baik pemerintah daerah dalam menjawab kegelisahan publik. Jika pemerintah benar-benar tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan, maka forum terbuka dan argumentatif semestinya tidak menjadi persoalan.
Lanjutnya, aksi yang digelar pada 10 Februari 2026 lalu disebut ALTAR sebagai bentuk advokasi sah organisasi masyarakat sipil dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mereka menuntut penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan pembayaran UP3, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang digunakan.
Bagi ALTAR, persoalan UP3 bukan sekadar administrasi anggaran. Isu ini menyentuh dugaan potensi praktik korporasi melawan hukum yang berimplikasi pada kerugian keuangan daerah. Karena itu, keterbukaan bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional pemerintah.
Andre memperingatkan, bila ruang dialog terus ditunda tanpa kepastian, ALTAR siap meningkatkan eskalasi gerakan.
“Saya tegaskan, jika dialog resmi tidak kunjung disediakan, kami siap turun kembali dengan massa yang lebih besar. Bahkan opsi menduduki kantor bupati terbuka sebagai bentuk tekanan publik agar transparansi tidak hanya menjadi slogan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa polemik UP3 belum akan mereda. Kini, publik Kepulauan Tanimbar menunggu: apakah Pemda KKT menepati janji dialognya, atau memilih membiarkan kecurigaan publik terus membesar. (TM.01)
Komentar