Ambon, Maluku,- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi guru Sekolah Luar Biasa (SLB), menyusul temuan minimnya tenaga pengajar dengan kompetensi pendidikan luar biasa di sejumlah daerah.
Desakan tersebut disampaikan Noach, usai Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap sejumlah SLB di beberapa wilayah di Maluku.
Dari hasil pengawasan itu, Komisi IV menemukan sebagian besar tenaga pengajar di SLB masih berasal dari guru umum, yang ditempatkan di sekolah khusus tanpa memiliki keahlian pendidikan luar biasa, termasuk dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus dan penyandang autisme.
“Mayoritas guru di SLB adalah guru umum yang ditempatkan di sana, dan diharuskan menangani para siswa berkebutuhan khusus,” ujar Noach kepada wartawan di Ambon, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut ditemukan di beberapa daerah, termasuk Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Noach menegaskan, anak berkebutuhan khusus, khususnya penyandang autisme, memerlukan pendampingan intensif dari tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus.
“Satu anak penyandang autisme itu paling tidak membutuhkan dua guru pendamping. Sementara yang terjadi saat ini, guru umum harus menangani mereka tanpa keahlian khusus,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Pemprov Maluku segera menyiapkan anggaran untuk program pelatihan dan sertifikasi guru SLB guna meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan menjamin hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena kita sedang berbicara tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus,” katanya.
Selain pelatihan dan sertifikasi, Noach juga mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan rekrutmen guru berbasis kompetensi pendidikan luar biasa, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan khusus untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan SLB.*
Komentar