Piru, Maluku — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Pemerintah Kabupaten SBB segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk menangani dampak konflik sosial yang terjadi antara warga Lisabata dan Patahue.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, setelah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten SBB dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Alvin Tuasuun selaku panjang tangan Bupati Kabupaten SBB, pada Sabtu, 12 September 2026.
Menurut Kaisuku, fokus utama penanganan saat ini harus diarahkan pada keselamatan warga terdampak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terpaksa meninggalkan aktivitas normal akibat konflik yang pecah pada Jumat, 11 September 2026 malam.
“Pemerintah daerah harus hadir secara nyata. Yang paling mendesak saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan, bantuan pangan, dan tempat tinggal sementara yang layak,” kata Kaisuku.
- Persempit Jalur Peredaran Narkoba, Dirresnarkoba Polda Maluku Pimpin Razia Gabungan di Pelabuhan Hitu
- Aktivitas Pengolahan Emas Kembali Disorot, Polda Maluku dan Kodam Pattimura Diminta Buka Mata soal Gunung Botak
- Oli Palsu Diduga Jadi Mainan, Kasus Pembunuhan Tak Terungkap, PMPI Maluku Desak Kapolres Bursel Dicopot
KNPI SBB meminta Pemkab segera menyalurkan bantuan sosial berupa sembako, air bersih, perlengkapan tidur, selimut, kebutuhan bayi, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya kepada warga yang terdampak.
Selain bantuan logistik, KNPI juga mendorong pemerintah menyiapkan lokasi pengungsian atau tempat teduh sementara bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hingga kondisi keamanan benar-benar pulih.
Menurut KNPI, langkah cepat pemerintah sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan kemanusiaan yang lebih luas, terutama bagi anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi korban tidak langsung dari konflik tersebut.
Dorongan KNPI mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten SBB. Pemerintah daerah memastikan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak akan segera disalurkan.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Alvin Tuasuun, yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima laporan terkait kondisi masyarakat terdampak dan sedang menyiapkan langkah penanganan sesuai arahan Bupati Seram Bagian Barat.
Konflik Lisabata–Patahue yang terjadi sehari sebelumnya menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas apabila tidak segera ditangani melalui pendekatan keamanan dan kemanusiaan secara bersamaan.
- Rekening Fadel Rumakat Terima Transferan Rp75 Juta, Dugaan Pemerasan di Teluk Ambon; Publik Ingat Kontroversi “100 Ton Narkoba”
- Surati Kapolda Maluku, Kuasa Hukum Soroti Lambannya Pengungkapan Kematian Fikram Heluth di Kawasan Tambang
- Kasus Kematian Fikram Heluth, Pengacara Keluarga Desak Kapolda Maluku Evaluasi Penyidikan
KNPI SBB menilai kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus membantu mempercepat pemulihan kondisi sosial pascakonflik.
Di sisi lain, organisasi kepemudaan tersebut juga mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang kepada aparat keamanan dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Bantuan sembako dan tempat tinggal sementara perlu segera disalurkan agar masyarakat yang terdampak dapat menjalani masa-masa sulit ini dengan lebih baik,” ujar Kaisuku.
KNPI berharap langkah cepat yang dijanjikan Pemkab SBB dapat segera direalisasikan sehingga kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dan proses pemulihan sosial di wilayah konflik dapat berlangsung lebih cepat.***
Komentar