JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rabu (11/11/2026) kembali menghidupkan perbincangan lama mengenai relasi politik Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Di tengah kabar pengunduran diri putra sulung Jokowi tersebut, pernyataan politik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pernah disampaikan pada Februari 2024 kembali menarik perhatian.
Saat itu, Ahok secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan hubungan politik Jokowi dan Prabowo apabila mantan Menteri Pertahanan tersebut terpilih menjadi Presiden RI.
Dalam pemberitaan Suara.com edisi 7 Februari 2024 berjudul “Ahok: Prabowo Bisa Tinggalkan Jokowi, Ingat Jejak Rivalitas di Pilpres Sebelumnya”, Ahok menilai tidak ada jaminan seorang presiden terpilih akan tetap mempertahankan pengaruh politik pendahulunya.
Ahok bahkan mengingatkan bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur pemerintahan yang dipimpin Prabowo.
“Emang ada dalam konstitusi kita mantan Presiden ngatur Presiden terpilih, terus dalam konstitusi kita ada pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wapres. Ga ada secara konstitusi,” kata Ahok dalam pernyataannya yang dikutip Suara.com dari wawancara Liputan6.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meragukan kekuatan perjanjian politik dalam menjamin pembagian kekuasaan di pemerintahan.
Menurutnya, kesepakatan politik, sekalipun dituangkan dalam dokumen bermaterai, tidak otomatis memiliki kekuatan untuk mengikat seorang presiden dalam menjalankan kewenangannya.
“Lu kalo cuma tanda tangan pakai materai, itu ganti bikin materai baru. Orang politik mana bisa dipercaya pakai materai. Itu yang saya khawatir,” ujarnya.
Kekhawatiran Ahok kala itu bukan tanpa alasan. Ia mengingatkan bahwa Prabowo dan Jokowi sebelumnya merupakan rival politik yang berhadapan dalam dua kontestasi Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Bahkan, menurut Ahok, rivalitas keduanya berlangsung keras hingga berujung pada gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, Ahok mempertanyakan apakah hubungan politik yang terbangun menjelang Pilpres 2024 benar-benar dapat menjamin keberlanjutan pengaruh Jokowi ketika Prabowo sudah memegang kekuasaan sebagai presiden.
Kini, hampir tiga tahun setelah pernyataan tersebut, dinamika politik nasional kembali menghadirkan situasi yang menarik perhatian publik.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026) membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Budi Arie juga membenarkan informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar tersebut turut diberitakan sejumlah media nasional, termasuk CNN Indonesia, Metro TV dan Reuters. Kumparan +2
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan, termasuk menyarankan Gibran untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Meski demikian, perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran masih menyisakan sejumlah tahapan konstitusional dan administratif yang perlu dicermati. Konfirmasi dari Budi Arie menjadi informasi penting, tetapi proses formal pemberhentian atau pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan.
Situasi ini membuat pernyataan Ahok pada 2024 kembali relevan untuk dibaca dalam konteks perkembangan politik hari ini.
Apakah dinamika pengunduran diri Gibran akan berdampak terhadap hubungan politik Prabowo dan Jokowi? Apakah pengaruh politik mantan Presiden Jokowi tetap akan diperhitungkan dalam pemerintahan Prabowo?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari perkembangan politik nasional yang patut dicermati.
Sebab, sebagaimana pernah diperingatkan Ahok, dalam sistem presidensial, kekuasaan pemerintahan berada di tangan presiden yang sedang menjabat. Hubungan politik dan kedekatan personal tidak serta-merta menjadi jaminan adanya pembagian kekuasaan.
Pernyataan Ahok yang dahulu menjadi peringatan politik, kini kembali menemukan momentum untuk diperbincangkan.***
Referensi:
Suara.com, 7 Februari 2024: [Ahok: Prabowo Bisa Tinggalkan Jokowi, Ingat Jejak Rivalitas di Pilpres Sebelumnya](https://www.suara.com/news/2024/02/07/100824/ahok-prabowo-bisa-tinggalkan)
CNN Indonesia, 11 November 2026: [Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Prabowo](https://www.cnnindonesia.com)
Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan pembacaan ulang pernyataan Ahok dalam konteks perkembangan politik terkini, bukan klaim bahwa pengunduran diri Gibran membuktikan kekhawatiran Ahok pada 2024.
Komentar