Ambon, Maluku,- Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), mengeluarkan lima tuntutan politik dan kebangsaan menyusul pelaksanaan Muktamar XIV KAMMI di Ambon yang menetapkan Ricki Pratama Putra sebagai Ketua Umum PP KAMMI periode 2026–2028.
Dalam pernyataan sikapnya, PP KAMMI menilai kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari krisis ekologis, pengelolaan keuangan negara, hingga persoalan penegakan hukum dan ruang demokrasi.
Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan, sebagai bentuk sikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kondisi kebangsaan.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan PP KAMMI yakni:
- Gibran Mundur, Pernyataan Ahok soal Prabowo dan Jokowi Terbukti: Pernah Ingatkan Potensi Ditinggalkan
- Literasi dan Numerasi Tanimbar Masih Tertinggal, Dinas Pendidikan KKT Siapkan Strategi Keluar dari Zona Merah
- Polemik Lermatang Merongrong PSN Blok Masela, Pusat Pertimbangkan Opsi Offshore Mulai Menguat
Mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur atau dimundurkan dari jabatan Wakil Presiden RI serta mendorong DPR RI menggunakan hak angket atau hak menyatakan pendapat.
Mendesak Presiden mencopot Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan RI terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan krisis ekologis.
Meminta pemerintah menghentikan program populistis yang dinilai tidak memiliki arah jelas dan berpotensi membebani APBN, serta mengutamakan peningkatan daya beli dan kedaulatan pangan masyarakat.
Mendesak pemerintah menjamin pendidikan berkualitas, pemerataan fasilitas kesehatan, dan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.
Meminta pemulihan ruang demokrasi, penghentian kriminalisasi, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Ricki menegaskan, lima tuntutan tersebut bukan sekadar pernyataan seremonial, melainkan bentuk penyampaian aspirasi politik dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap persoalan bangsa.
Ia menyatakan, apabila pemerintah dan lembaga negara tidak merespons tuntutan tersebut, PP KAMMI akan menyerukan Konsolidasi Nasional dengan melibatkan mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat.
Konsolidasi itu diarahkan untuk menyatukan aspirasi dan menyuarakan perubahan melalui gerakan masyarakat, termasuk aksi turun ke jalan.
“Abadi Perjuangan! Kondisi bangsa tidak sedang baik-baik saja. Krisis ekologis, pemborosan APBN, dan hukum yang dijadikan alat kekuasaan ini harus diubah sekarang,” tegas Ricki.
Melalui pernyataan tersebut, PP KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta mendorong perbaikan tata kelola negara, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kehidupan demokrasi di Indonesia.*
Komentar