Ambon, Maluku– SUATU waktu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Ambon dalam lawatan kerja Kabinet Pemerintahan Merah Putih. Sebagai seorang pemimpin politik, AHY mahfum betul dengan strategi komunikasi kepada komunitas anak muda.
Apalagi, kemajuan teknologi, inovasi pada berbagai sektor ril, inklusivitas serta problem masa depan seperti krisis iklim, ekonomi digital dan serta keadilan sosial, menjadi fokus kolompok muda saat ini dan merupakan tuntutan mendesak.
Sementara kelompok tua masih berkutat dan terjebak pada status quo, tidak progresif, nir kreativitas dan sulit berdaptasi dengan perubahan zaman serba digital.
Ditengah penolakan terhadap model kepemimpinan tua, Demokrat menawarkan formula politik yang akomodatif melalui program Biru Muda Project (BMP). BMP dirumuskan sebagai ruang transformasi dan wardah kolaborasi kepemudaan yang disiapkan Partai Demokrat untuk merangkul generasi muda (Gen-Z dan milenial).
Orientasinya sangat jelas, selain memberikan pilihan pada pengembangan kreatifitas anak muda yang hadir mengisi pembangunan bangsa, ruang ini juga menjadi alternatif politik yang rasional, bertanggung jawab, inklusif, progresif, dan kreatif bagi generasi yang secara kuantitatif lebih dominan di Pemilu nantinya.
Selain BMP, Demokrat berkomitmen mengorbitkan anak muda Maluku untuk berada pada jabatan strategis di pusat-pusat kepemimpinan politik serta percaya pada solidaritas kader secara sustanaibelitu membangun arah kepemimpinan politik nasional.
Pesan ini disampaikan pada ruang terbuka dalam forum akademis di Universitas Pattimura.
Artinya bahwa, AHY ingin menjadikan Demokrat sebagai laboratorium pengambilan keputusan politik yang diisi anak-anak muda dengan segudang idea dan kreativitas untuk masa depan Maluku.
Pesan AHY harus diuji dalam inkubasi politik internal Demokrat di Maluku. Rumah kopi di Kota Ambon mulai ramai meraba peta politik ketua DPD Bintang Mercy.
Dalam konfigurasi politik internal Demokrat, dua loyalis tulen Partai yakni Halimun Saulatu dan Asri Arman dikabarkan akan ditantang Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tenggara.
Keberanian Thaher masuk dalam arena Demokrat bukan tanpa dukungan politik. Kabar angin menyebut jika keberanian Thaher karena mendapat suntikan dukungan penuh dari Roy Pattiasina, Ketua DPD Demorkat saat ini.
Di luar strategi Roy melobi dukungan DPC Demokrat di Maluku dan memastikan adanya sinyal positif dari DPP kepada Thaher supaya bisa lepas landas ke arena, Roy sebenarnya sedang membangun ‘konflik’ internal dan disharmonisasi bagi kader Demokrat ditengah upaya AHY membangun solidaritas untuk kepentingan politik nasional 2029 kedepan.
Konflik politik memang tak dapat dihindari. Hal itu merupakan bagian dari dinamika agar partai bsia terus melakukan evaluasi dan rekondisi struktural.
Tetapi, dengan memasukan ‘orang’ luar dalam skema kepemimpinan di Maluku dan mengabaikan kehadiran kader dalam kompetisi internal partai bisa disimpulkan dua hal penting.
Pertama; Adanya negative persepsi terhadap kemampuan personal kader dalam menyusun rencana kerja elektoral partai, Kedua; Mengorbankan kepentingan kepemimpinan kader untuk orientasi diluar kebutuhan elektoral partai.
Ini menjadi permulaan konflik. Konflik tidak mulai dengan gimmick penolakan terhadap kandidasi internal, tetapi persepktif terhadap personal calon dari internal partai atau adanya kebutuhan diluar kepentingan elektoral 2029.
Jika demikian, maka misi politik AHY sedang diuji dalam kandidasi politik Ketua DPD Demokrat Maluku. Apakah, Pimpinan Partai ditingkat DPD dan DPC Maluku sadar dengan skema kerja AHY untuk mendirect issu politik anak muda ataukah ber-Demokrat hanya untuk melanggengkan kepentingan personal dan dinasti lokal.
Problem seperti ini bukan sesuatu yang dilematis. Demokrat tidak bisa diartikulasi dan menegasikan posisi AHY sebagai pemilik ‘mayoritas’ saham politik di Demokrat.
Posisinya bukan karena warisan geneologi, tetapi, pusat kepemimpinan bertumpu secara hirarkis pada kepemimpinan politik nasional. Inilah urgensi, pesan-pesan politik dapat diartikulasikan sebagai moralitas instituional bagi kader partai.
Munculnya nama Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun dalam bursa calon Ketua DPD Demorkat Maluku menarik untuk ditelisik lebih jauh.
Secara praktis, sebagai Bupati, Thaher membutuhkan keseimbangan politik dalam menjalankan pemerintahan. Keseimbangan kekuasaan dibutuhkan di Parlemen, yang diwakili partai pemilik kursi hasil Pileg 2024.
Sayangnya, dalam situasi itu, dan kebutuhan secara praktis tersebut, Demokrat di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang awalnya memperoleh 2 kursi di Pileg 2014-2019, harus menelan pil pahit dengan tidak lolos ka Parlemen Malra.
Jika menggunakan pendekatan paling sederhana untuk membaca psikologi politik Bupati yang kebetulan direkomendasikan sejumlah partai politik di Pilkada termasuk Demokrat, mungkin saja arugmentasi sederhana bahwa kekuasaan eksekutif politik yang melekat tidak bisa dioptimalkan untuk mengintervensi dukungan masyarakat kepada Demokrat.
Ini lebih dekat pada safety player ala kekuasaan.
Variable ini mestinya menjadi ukuran komitmen dan loyalitas Bupati untuk memimpin Demokrat Maluku. Jejak yang ditinggalkan di Pileg Malra 2029 tidak bisa dilihat dengan optik buram para elit Demokrat Maluku. Ini catatan yang harus bisa dijadikan sebagai rumusan dalam upaya untuk mengembalikan kekuatan Demokrat di Parlemen Maluku Tenggara dan daerah-daerah lain, termasuk kembali merebut pimpinan DPRD Maluku.
Jangan Istimewakan Halimun
Nama Halimun Saulatu begitu identik dengan Partai Demokrat. Dia kader tulen. Jangan tanya soal loyalitas terhadap pertintah partai. Sebelum masuk di Parlemen Karpan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2024-2029.
Halimun sempat kehilangan ‘confidance’ setelah kalah bersaing dengan William Wattimena.
Kekalahan bagi politisi dalam perjalan menuju puncak karier, seperti kimat yang menghampiri ditengah ketidak siapan iman.
Halimun dianggap selesai, akan beralih dari Demokrat dan secara praktis berada pada barisan advisier kekuasaan eksekutif.
Tapi, lelaki yang tumbuh dari ruang aktivisme itu tak menyerah pada situasi. Demokrat sebagai nadir politiknya tak bisa ditukar dengan posisi apapun dilingkar kekuasaan. Halimun tetap bertahan dan mengbadi sebagai kader Partai.
Saat takdir mendorongnya masuk ke Parlemen Karpan sisa masa periode, Halimun tidak sedang menjalankan tugas politik parlementary saja, tetapi dia sedang menyiapkan infrastruktur politik agar kursi Demorkat dari Dapil Maluku Tengah tak hilang.
Basis-basis partai digairahkan. Berbagai program politik turun langsung ke masyarakat. Demorkat berjalan menuju pemberdayaan. Ini dilakukan bukan sekedar siklus dalam hukum fisika sebab-akibat.
Tapi fondasi yang dibangun adalah menjadikan politik sebagai sarana penting bagi kemanusiaan. Dalam prinsip itu, ada permberdayaan, pemanfaatan, kesinambungan, keadilan dan tanggung jawab.
Potret Halimun tidak bisa dijejaki di kedai-kedai kopi moderen kota Ambon. Tapi dari ruang-ruang tamu masyarakat di desa-desa, nama Halimun tumbuh seperti tujuan-tujuan masa depan mereka.
Halimun memang tidak boleh diistimewakan. Politisi hanya punya rumus untuk berjuang. Sebelihnya, adalah menyerahkan segala perjuangan kepada sang pemilik semesta. Dalam kamus ilahiah, tidak ada manusia pasca periode kenabian yang bisa diistimewakan.
Semua memiliki peluang, kesemapatan, tantangan dan kelemahan yang harus dijadikan sebagai pondasi kemenangan. Itupun berlaku bagi Halimun. Tidak boleh diistimewakan. Yang menjadi istimewa bagi Halimun adalah menerima tongkat kepemimpinan untuk mengubah Demokrat agar lebih fressh di ruang publik.
Tidak senyap mengagregasi kepentingan kerakyatan dan menjadi partai anak muda dengan banyak inovasi.
Rekonsolidasi Demokrat, Hanya Ada Loyalitas!
Boleh tidak publik mengajukan pertanyaan paling umum, apakah loyalitas menjadi salah satu syarat penting bagi calon pemimpin? Jika boleh, maka Halimun adalah pemimpinnya.
Loyalitas, bukan terminologi yang bermain pada ruang prosedural kaders. Tapi, keharusan sikap, tindakan, proyeksi politik secara untuh demi kepentingan politik partai.
Loyalitas tidak partisan, taktisan atau lahir untuk membungkusi hasrat berkuasa.
Loyalitas adalah kesadaran etis kader untuk menjalankan doktrin kepartain. Tanpa doktrin perjuangan partai, maka orientasi kader hanya untuk memenuhi dahaga kekuasaan dan kepentingan personal.
Landskap loyalitas bagi seluruh kader Partai adalah pemahaman terhadap aturan dan mekanisme partai. Ini prosedur paling umum. Tapi, secara substantif, Loyalitas merupakan kesanggupan kader dalam menjalankan seluruh perintah partai tanpa kompromi apalagi alibi!.
Halimpun bukan sekedar atribusi politik Demokrat. Dia telah menkonvresi kepentingan politik pada ruang diplomatis yang paling penting dalam etalase kekuasan di aras lokal.
Boleh dikroscek, bagimana posisi dan hubungan Halimun dengan Gubernur Hendrik. Hubungan yang dibangun sebelum Hendrik menjabat Gubernur Maluku. Kebiasaan politisi dalam membangun relasi lintas partai, membuat Halimun diterima sejumlah elit politik di Maluku. Apalagi di Karpan, parlemen politik yang diwakili 45 orang dari 11 kabupaten/kota.
Dia tdak tinggi juga tidak rendah. Penempatannya bukan sama, tapi pada keseimbangan. Positioning bagi seorang politisi dalam menjaga kesinambungan.
Posisi yang dipilih Halimun bukan untuk personality tapi lebih pada Demokrat. Partai yang menaunginya dan kader-kaders lain di Maluku. Secara terndensius, mungkin kita akan memberikan argumentasi sebagai kesimpulan bahwa, Demokrat Maluku yang ‘vakum’ kepengurusan ini membutuhkan model kepemimpinan politik Muda, Progresif dan punya relasi lintas partai di Maluku. ***
Komentar