MASOHI, MALUKU– Pemerintahan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata dinilai berhasil meletakkan sekaligus mengokohkan fondasi pembangunan daerah dalam dua tahun anggaran pertama kepemimpinannya.
Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Drs. H. Darul Kudni Tuhepaly, mengatakan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan adanya perkembangan positif, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penguatan sektor pendidikan, ekonomi rakyat, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menurut mantan anggota DPRD Porvinsi Maluku itu, capaian yang ada menjadi modal penting bagi pemerintahan yang dikenal dengan visi “Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun, dan Berkeadilan” melalui semangat MALTENG BANGKIT.
“Kalau kita melihat perjalanan pemerintahan Bang Ozan dan Pak Mario secara objektif, fondasinya sudah mulai terlihat dan semakin kokoh. Tetapi fondasi ini tentu belum menjadi hasil akhir. Tiga tahun ke depan justru menjadi fase pembuktian,” kata Tuhepaly kepada wartawan, Rabu (11/11).
Tuhepaly mengingatkan, Bupati Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata dilantik pada 20 Februari 2025. Dengan demikian, secara masa pemerintahan, pada November 2026 keduanya baru menjalani sekitar satu tahun sembilan bulan dan akan genap dua tahun pada Februari 2027.
Namun, karena pemerintahan telah menjalankan dua tahun anggaran, yakni 2025 dan 2026, evaluasi terhadap fondasi kebijakan pembangunan dinilai sudah relevan dilakukan.
Ia menilai sejumlah indikator makro yang disampaikan pemerintah daerah menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tengah meningkat dari 75,10 pada 2024 menjadi 75,87 pada 2025. Angka kemiskinan juga turun dari 17,67 persen menjadi 16,71 persen.
Penurunan angka kemiskinan tersebut turut didukung intervensi APBD, termasuk alokasi sekitar Rp168,76 miliar untuk program pengentasan kemiskinan pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi Maluku Tengah tercatat mencapai 4,76 persen.
“Indikator makro ini menunjukkan ada pergerakan. Tetapi pemerintah harus memastikan bahwa peningkatan angka tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan yang dirasakan masyarakat,” ujar putra Maluku Tengah tersebut.
Menurut Tuhepaly, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling menonjol dalam dua tahun anggaran pemerintahan Bang Ozan.
Program penyediaan akses internet melalui Starlink bagi 30 sekolah di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), yang dilengkapi genset dan menjangkau sekitar 1.500 siswa serta ratusan guru, dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan digital pendidikan.
Program tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan Program INOVASI.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat di Amahai, Kelurahan Holo, dengan nilai sekitar Rp264 miliar dan luas lahan 5,7 hektare juga menjadi bagian dari kebijakan strategis pendidikan.
Sekolah tersebut dirancang mencakup jenjang SD, SMP dan SMA, dilengkapi asrama, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah, dengan target pembangunan 240 hari kerja.
“Kalau Sekolah Rakyat ini diselesaikan tepat waktu dan kualitasnya dijaga, saya kira ini bisa menjadi salah satu legacy penting Bang Ozan di bidang pendidikan,” kata Tuhepaly.
Ia menambahkan, pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur. Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG), pelatihan teknologi, sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru harus berjalan secara berkelanjutan.
Di sektor ekonomi rakyat, Tuhepaly menilai pemerintah juga telah meletakkan fondasi penting melalui penguatan akses pembiayaan masyarakat.
Maluku Tengah meraih TPAKD Award 2025 sebagai yang terbaik di kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua melalui program “KUM Kreatif Lawan Rentenir”, yang diarahkan untuk membuka akses modal bagi pelaku usaha mikro sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman informal berbunga tinggi.
Pada 2026, Maluku Tengah kembali masuk nominasi tingkat nasional.
Menurut Tuhepaly, capaian tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.
Hal yang sama berlaku terhadap Dana TEKAD sebesar Rp13 miliar yang diterima dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 3 November 2026.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung demplot di 77 desa, investasi pada 14 BUMDes serta pembangunan Rumah Inovasi Teknologi Desa di empat kawasan.
“Dana TEKAD ini harus menjadi mesin ekonomi desa. Ukurannya bukan berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi berapa banyak desa yang menjadi produktif dan berapa besar manfaat ekonominya bagi masyarakat,” tegasnya.
Tuhepaly juga menyoroti peluang besar dari persetujuan pelepasan HPK seluas 7.225 hektare untuk perkebunan rakyat, ditambah usulan sekitar 10.000 hektare.
Jika seluruh usulan dapat diperjuangkan, total lahan yang menjadi perhatian mencapai sekitar 17.225 hektare.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum penting bagi petani pala, cengkeh dan kelapa di Maluku Tengah.
Di sektor tata kelola, ia menyebut capaian LPPD yang berada pada peringkat tertinggi di Provinsi Maluku sebagai salah satu indikator perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Begitu pula capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meningkat dari 86,47 atau kategori Tuntas Madya pada 2023 menjadi 96,72 atau Tuntas Utama pada 2024.
Pelayanan administrasi kependudukan juga terus diperluas. Pada 24 Oktober 2026, sebanyak 966 dokumen kependudukan, antara lain KTP, KK, akta kelahiran dan akta perkawinan, diserahkan langsung kepada masyarakat di Kecamatan Saparua Timur.
Namun, Tuhepaly mengingatkan keberhasilan pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari indikator makro maupun penghargaan.
Menurut dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan respons serius pemerintah daerah.
Salah satunya adalah kritik terkait pemerataan pembangunan di wilayah Tehoru dan Telutih. Kritik mengenai ketimpangan politik anggaran tersebut, menurut Tuhepaly, harus dijawab pemerintah secara terbuka melalui data dan kebijakan yang dapat dilihat masyarakat.
“Kalau memang pemerataan anggaran sudah berjalan, pemerintah perlu membuka data alokasi APBD berdasarkan kecamatan. Dengan begitu publik bisa melihat secara objektif daerah mana yang mendapat perhatian dan daerah mana yang masih membutuhkan intervensi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fasilitas PKE Tulehu yang hingga kini dinilai belum berfungsi optimal, meski telah diserahterimakan pada 18 Desember 2024.
Fasilitas yang mencakup jaringan air bersih, reservoir, jaringan pipa dan fasilitas sanitasi tersebut, menurutnya, harus segera dicarikan solusi agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun hanya menjadi aset secara administratif, tetapi belum menjadi manfaat secara sosial,” katanya.
Selain itu, persoalan pelayanan publik, persampahan, optimalisasi PAD dan penanganan konflik sosial yang sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah harus terus dikawal.
Bagi Tuhepaly, tantangan terbesar pemerintahan Bang Ozan justru berada pada tiga tahun ke depan.
Dengan rancangan APBD 2027 sekitar Rp1,52 triliun, pemerintah dituntut mengubah berbagai fondasi kebijakan menjadi program yang benar-benar menghasilkan perubahan nyata.
Salah satunya adalah hilirisasi.
Rencana investasi pembangunan pabrik pala senilai sekitar Rp140 miliar dan pabrik kelapa sekitar Rp500 miliar, kata Tuhepaly, tidak boleh berhenti sebagai rencana investasi.
“Maluku Tengah harus mulai keluar dari ketergantungan sebagai daerah penghasil bahan mentah. Pabrik harus berdiri. Produk pala dan kelapa harus memiliki nilai tambah yang dinikmati masyarakat Maluku Tengah,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah menuntaskan proses Indikasi Geografis Pala Banda dan Sagu yang telah dibahas bersama Kanwil Kementerian Hukum pada 22 Oktober 2026.
Menurutnya, perlindungan terhadap komoditas unggulan penting agar produk lokal memiliki identitas, daya saing dan posisi tawar ekonomi yang lebih kuat.
Persoalan pemerataan anggaran juga menjadi pekerjaan penting.
Tuhepaly meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Masohi, Amahai dan Saparua, tetapi diperluas ke wilayah timur serta pulau-pulau kecil.
Jalan, jembatan, air bersih dan pelayanan dasar harus menjadi prioritas pembangunan.
“Semangat MALTENG BANGKIT harus dirasakan sampai ke pelosok. Jangan sampai masyarakat di wilayah timur dan pulau-pulau kecil merasa pembangunan hanya berlangsung di pusat-pusat tertentu,” ujarnya.
Pada saat yang sama, program yang sudah dibangun harus dipastikan selesai dan berfungsi.
Sekolah Rakyat Amahai harus dikawal agar selesai sesuai target. Fasilitas PKE Tulehu perlu segera dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait. Dana TEKAD Rp13 miliar juga harus diawasi agar benar-benar memberikan dampak kepada 77 desa dan 14 BUMDes.
Tuhepaly turut mengingatkan pentingnya kemandirian fiskal daerah.
Dengan adanya tekanan terhadap transfer pemerintah pusat, peningkatan PAD harus menjadi agenda strategis. Namun, peningkatan PAD harus ditempuh melalui inovasi ekonomi, bukan dengan membebani masyarakat.
Pengembangan UMKM, pariwisata budaya dan ekonomi kreatif dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Maluku Tengah.
Persoalan lingkungan dan sosial juga harus memperoleh perhatian.
Munculnya 33 titik kebakaran hutan dan lahan pada periode Juli-Oktober 2026 di tujuh kecamatan, menurut Tuhepaly, harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun sistem pencegahan yang permanen.
Persampahan di Masohi dan penanganan konflik sosial juga membutuhkan SOP yang jelas, adil dan konsisten.
Pada akhirnya, Tuhepaly mengingatkan agar keberhasilan pemerintahan Bang Ozan tidak berhenti pada deretan penghargaan.
“TPAKD bagus, LPPD bagus. Tetapi ukuran akhirnya adalah apakah anak-anak kita belajar lebih baik, apakah guru semakin kompeten, apakah petani semakin sejahtera dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih mudah,” katanya.
Ia menilai dua tahun anggaran pertama telah menjadi fase penting dalam membangun fondasi pemerintahan Bang Ozan dan Mario Lawalata.
Kini, kata dia, pemerintahan tersebut memasuki fase yang lebih menentukan.
“Fondasinya sudah dikokohkan. Sekarang tinggal bagaimana fondasi itu dibangun menjadi rumah besar bernama Maluku Tengah yang maju, sejahtera, rukun dan berkeadilan,” tandas Tuhepaly.***
Komentar