Ambon, Maluku– Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong peran aktif pemuda dalam mengoptimalkan wilayah pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, inklusif, serta berbasis budaya lokal.
Pemuda dinilai memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam memastikan sektor pertambangan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan nilai budaya Maluku.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, pada kegiatan Green Mining Dialog bertema “Akselerasi Pembangunan Daerah: Sinergi Pemuda dalam Optimalisasi Wilayah Pertambangan” yang digelar di Elizabeth Hotel Ambon, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini diinisiasi oleh DPD KNPI Provinsi Maluku.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi kepada DPD KNPI Maluku yang telah membuka ruang diskusi mengenai pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, inklusif, serta menghargai nilai-nilai budaya lokal,” demikian sambutan Gubernur.
Gubernur menegaskan, pertambangan rakyat di Maluku memiliki potensi besar dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tanpa regulasi, tata kelola, dan pengawasan yang baik, aktivitas tersebut berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga menggerus jati diri budaya masyarakat Maluku.
Karena itu, dialog green mining dinilai relevan dengan visi pembangunan Maluku yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Optimalisasi pertambangan rakyat harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian kearifan lokal.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menekankan peran strategis pemuda sebagai inovator dan penggerak kesadaran kolektif di sektor pertambangan rakyat.
“Pemuda Maluku harus hadir dengan gagasan progresif, mulai dari penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan kelembagaan penambang, advokasi tata kelola yang baik, hingga pelestarian budaya dan lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Gubernur, mendukung penuh penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tertib, aman, legal, dan produktif.
Dukungan tersebut dilakukan melalui percepatan penetapan WPR, pendampingan teknis, kepastian hukum, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, penambang rakyat, akademisi, dan sektor swasta.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku, Arman Lessy Kalean, dalam sambutan selamat datang menyoroti pentingnya pemahaman pemuda terhadap pengelolaan APBD agar tidak menimbulkan kegaduhan di akhir tahun anggaran.
Ia juga menekankan perlunya pengelolaan BUMD sektor mineral dan pertambangan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain isu ekonomi, Arman menyoroti tantangan kebudayaan di Maluku, khususnya mulai hilangnya bahasa daerah di sejumlah wilayah.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda, untuk ikut bertanggung jawab melestarikan bahasa dan identitas lokal.
Dalam konteks pertambangan, Arman mendorong pembentukan Dewan Pengawas CSR yang melibatkan berbagai unsur masyarakat guna memastikan penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan adat serta regulasi daerah yang berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Menutup sambutannya, Arman mengajak pemuda Maluku untuk terus merawat toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Maluku yang berdaulat secara ekonomi, kuat secara budaya, dan dewasa secara sosial.***
Discussion about this post