Ambon, Maluku– Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan berbagai capaian, inovasi, dan strategi penguatan akses keuangan masyarakat dalam proses Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 yang digelar secara daring bersama dewan juri nasional di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Selasa (28/7/2026).
Paparan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mewakili Pemerintah Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah yang masuk nominasi TPAKD Award 2026. Dalam kesempatan itu, Vanath menyampaikan apresiasi kepada tim penilai atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku sebagai salah satu kandidat penerima penghargaan.
Menurutnya, penetapan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penilai TPAKD Award yang telah mempercayakan Provinsi Maluku menjadi salah satu nominator TPAKD Award 2026. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program yang memperluas akses keuangan secara merata bagi masyarakat,” ujar Vanath.
Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa perekonomian Maluku menunjukkan tren positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp33,65 juta. Pada saat yang sama, angka kemiskinan juga mengalami penurunan seiring penguatan sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Ia juga mengungkapkan bahwa TPAKD telah terbentuk di seluruh wilayah Maluku yang terdiri atas satu TPAKD tingkat provinsi dan sebelas TPAKD kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperluas layanan keuangan hingga menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Salah satu program unggulan yang dipresentasikan ialah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Champion Program TPAKD Tahun 2025. Program tersebut mencatat realisasi penyaluran kepada 21.840 debitur UMKM dengan nilai mencapai Rp1,02 triliun atau melampaui target yang ditetapkan sebanyak 3.000 debitur.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Vanath, akan terus mendorong penyaluran kredit agar lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro sebagai upaya memperluas akses pembiayaan produktif sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Selain KUR, TPAKD Maluku juga mencatat sejumlah capaian lain sepanjang 2025, di antaranya pelaksanaan business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), peningkatan rekening inklusi keuangan, pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target.
Memasuki 2026, Pemprov Maluku melanjutkan berbagai program prioritas sekaligus menghadirkan inovasi melalui pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut merupakan kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan untuk memperkuat literasi, inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemerintah kabupaten/kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya memberantas praktik rentenir, sebagaimana telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan akan dikembangkan di Kota Tual.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” kata Vanath.
Usai penyampaian paparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendalaman materi melalui tanya jawab antara dewan juri dan Tim TPAKD Provinsi Maluku. Dalam sesi tersebut, dewan juri mendalami efektivitas pelaksanaan program, inovasi daerah, keberlanjutan program, serta strategi Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala OJK Provinsi Maluku Hermawan Biladi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Head Area PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon, Asisten I Sekda Maluku, pimpinan perangkat daerah terkait, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Maluku. Sementara dewan juri TPAKD Award 2026 berasal dari unsur OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Tony Blair Institute, dan kalangan akademisi.**”
Komentar