Piru, Maluku— Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengingatkan pemerintah daerah bahwa pemerataan pendidikan merupakan kunci utama dalam menentukan masa depan pembangunan daerah, Sabtu (02/05).
Ketua DPC GMNI SBB, Ozy Tubaka, mengatakan hingga kini masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak berdampak pada ketimpangan sosial dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Jika tidak merata, maka ketimpangan sosial akan terus terjadi,” ujar Ozy dalam keterangannya.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur sekolah, tenaga pendidik, hingga fasilitas belajar yang layak.
GMNI SBB menilai pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda di Kabupaten Seram Bagian Barat.
“Perjuangan pendidikan harus didukung di Kabupaten Seram Bagian Barat. Ini bukan sekadar kepentingan kelompok, tetapi kepentingan masa depan generasi daerah,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan pemerataan akses pendidikan, GMNI juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dan terukur dalam memperkuat kualitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang masih minim pelayanan dasar.
Ozy menegaskan, tanpa keberpihakan kebijakan yang nyata, ketimpangan pendidikan dikhawatirkan akan terus melebar dan menghambat lahirnya generasi daerah yang mampu bersaing.
Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI SBB menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan, agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“GMNI harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk hak atas pendidikan yang layak,” ujarnya.
GMNI SBB berharap pemerintah daerah tidak sekadar menjadikan pendidikan sebagai agenda seremonial pembangunan, tetapi benar-benar menghadirkan kebijakan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.***
Discussion about this post