“Dari aspirasi ke meja kementerian, dari perencanaan hingga penganggaran: pembangunan konektivitas Maluku Barat Daya membutuhkan perjuangan panjang dan pengawalan bersama”
Catatan: Bung Anos Jeremias, Anggota DPRD Provinsi Maluku
TrendingMaluku.com – Memperjuangkan pembangunan pelabuhan dan transportasi laut di Maluku Barat Daya bukan proses yang mudah. MBD tidak boleh melihat pembangunan transportasi laut hanya sebagai persoalan membangun satu pelabuhan, menambah satu kapal atau membuka satu trayek. Bagi daerah kepulauan seperti Maluku Barat Daya, konektivitas laut adalah bagian dari masa depan daerah.
Pelabuhan adalah pintu masuk dan keluar barang serta manusia. Kapal perintis adalah penghubung antarpulau. Trayek laut adalah jalur distribusi kebutuhan pokok, hasil produksi masyarakat, pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan hingga pergerakan ekonomi.
Karena itu, memperjuangkan pembangunan maupun renovasi pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, penambahan armada dan pengembangan trayek di MBD harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih besar: membangun konektivitas dan membuka akses masyarakat kepulauan terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari Aspirasi Menjadi Program
Tidak banyak yang memahami bahwa sebuah program Pemerintah Pusat tidak muncul begitu saja.
Ada proses panjang di belakangnya. Dimulai dari penyampaian aspirasi masyarakat, komunikasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, penyusunan perencanaan, kajian teknis, pemenuhan persyaratan administrasi, kesiapan lahan, pengusulan anggaran, penentuan skala prioritas hingga akhirnya sebuah program memperoleh persetujuan untuk dilaksanakan.
Selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku, saya beberapa kali bersama komisi terkait datang langsung ke Jakarta membawa aspirasi masyarakat Maluku kepada kementerian maupun lembaga Pemerintah Pusat.
Pengalaman tersebut memberikan satu pelajaran penting bahwa memperjuangkan aspirasi tidak berarti hari ini disampaikan, besok langsung terealisasi.
Kadang membutuhkan waktu panjang. Kadang harus berulang kali datang, melakukan komunikasi, menyampaikan argumentasi, melengkapi data dan meyakinkan pengambil kebijakan bahwa kebutuhan tersebut benar-benar penting bagi masyarakat.
Bahkan membangun komunikasi dengan kementerian dan bertemu pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bukan sesuatu yang selalu mudah. Karena itu, ketika sebuah program akhirnya berhasil masuk ke daerah, jangan melihatnya hanya dari hasil akhirnya. Lihat pula proses panjang yang menyertainya.
Usulan Dari Daerah Juga Harus Melalui Proses
Hal yang sama berlaku terhadap usulan yang disampaikan UPT Pemerintah Pusat di daerah, termasuk Kantor UPP. Usulan tidak otomatis menjadi program. Ada tahapan yang harus dilewati: administrasi, teknis, perencanaan, penganggaran dan penentuan prioritas nasional.
Setiap tahun, menjelang RAKORTEK Kementerian Perhubungan, berbagai kebutuhan daerah harus dibahas dan dikonsolidasikan.
FGD menjadi salah satu ruang penting untuk membicarakan kebutuhan transportasi laut, termasuk rute dan trayek Kapal Perintis.
Sementara untuk pembangunan atau renovasi pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan, prosesnya bisa jauh lebih kompleks. Diperlukan kajian teknis, perencanaan, kesiapan lahan, kebutuhan anggaran, aspek keselamatan, konektivitas dan berbagai persyaratan lainnya.
Artinya, memperjuangkan satu pelabuhan, satu trayek kapal atau satu tambahan armada membutuhkan data, argumentasi, komunikasi, konsistensi dan perjuangan.Bukan pekerjaan satu malam.
MBD Masih Membutuhkan Lebih Banyak Konektivitas
Kita harus jujur melihat kondisi Maluku Barat Daya. Sebagai salah satu wilayah kepulauan terluar Indonesia, kebutuhan terhadap transportasi laut masih sangat besar. MBD masih membutuhkan pelabuhan yang lebih representatif. Masih membutuhkan pelabuhan penyeberangan. Masih membutuhkan tambahan kapal perintis. Masih membutuhkan trayek yang menjangkau pulau-pulau yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Dan masih membutuhkan peningkatan kualitas serta keselamatan fasilitas transportasi laut.
Sebab bagi masyarakat kepulauan, transportasi laut bukan sekadar alat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi laut adalah urat nadi kehidupan.
Ketika kapal tidak beroperasi, masyarakat bisa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
Ketika pelabuhan tidak memadai, distribusi barang terganggu.
Ketika konektivitas terbatas, biaya ekonomi masyarakat meningkat.
Ketika akses antarpulau terhambat, pelayanan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan juga ikut terdampak.
Itulah sebabnya pembangunan konektivitas MBD harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Jangan Sampai Program Yang Sudah Diperjuangkan Justru Dirugikan
Karena itu, ketika Pemerintah Pusat memberikan program transportasi laut kepada MBD, seluruh elemen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjaganya.
Kapal perintis yang sudah diberikan kepada masyarakat harus dirawat.
Pelabuhan yang sudah dibangun harus dijaga.
Fasilitas yang dibangun dengan uang negara harus digunakan dan dipelihara dengan baik. Jangan sampai program yang diperjuangkan bertahun-tahun akhirnya terganggu karena persoalan keamanan, keributan, perusakan fasilitas atau tindakan lain yang justru merugikan masyarakat sendiri.
Kita harus memahami bahwa setiap fasilitas negara yang hadir di daerah merupakan bagian dari investasi negara. Dan investasi tersebut harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Kritik Boleh, Pengawasan Boleh
Tentu saja masyarakat tidak boleh kehilangan hak untuk mengkritik.
Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Pengawasan juga merupakan kewajiban bersama.
Tetapi kritik harus ditempatkan secara proporsional.
Jika ada dugaan penyimpangan, mari periksa dokumennya.
Jika ada persoalan kualitas pekerjaan, mari lihat spesifikasi dan hasil pekerjaannya.
Jika ada dugaan pemborosan anggaran, mari buka datanya.
Jika ada masalah dalam proses pembangunan, mari minta penjelasan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Jangan mengganti data dengan asumsi. Jangan mengganti fakta dengan praduga.
Sebab pembangunan yang sedang berjalan jangan sampai justru terganggu oleh opini yang tidak didukung fakta.
Sebaliknya, jika ditemukan persoalan yang benar-benar menyimpang dari aturan, jangan pula ditutup-tutupi.
Kita harus berani mengawasi.
Kita harus berani mengkritik.
Tetapi kita juga harus berani mengakui ketika sebuah program memang memberikan manfaat bagi masyarakat.
MBD dan Agenda Besar Indonesia Timur
Ke depan, kebutuhan MBD bukan semakin sedikit. Justru semakin besar.Dengan posisi geografisnya sebagai wilayah kepulauan dan bagian dari kawasan terluar Indonesia, konektivitas MBD memiliki arti strategis bukan hanya bagi daerah, tetapi juga bagi kehadiran negara di kawasan perbatasan dan Indonesia Timur.
Karena itu, pembangunan transportasi laut MBD harus terus diperjuangkan dalam agenda pembangunan nasional.
Kita membutuhkan konektivitas yang semakin baik.
Pelabuhan yang semakin layak.
Kapal yang semakin memadai.
Trayek yang semakin luas.
Serta sistem transportasi laut yang semakin aman, teratur dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Perjuangan itu tidak bisa berhenti pada satu program.Satu program harus menjadi pintu masuk bagi program berikutnya. Hari ini memperjuangkan pelabuhan.
Besok memperjuangkan tambahan kapal.
Kemudian memperjuangkan trayek.
Lalu meningkatkan fasilitas keselamatan, logistik dan konektivitas antarpulau. Begitu seterusnya. Karena pembangunan daerah kepulauan memang membutuhkan kesinambungan.
Katong Jaga Yang Sudah Ada, Katong Perjuangkan Yang Belum Ada
Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Maluku Barat Daya untuk melihat pembangunan secara objektif dan jauh ke depan.
Kalau ada program Pemerintah Pusat yang masuk ke MBD dan bermanfaat bagi masyarakat, mari kita kawal bersama.
Pastikan pelaksanaannya sesuai aturan. Pastikan mutunya baik.
Pastikan anggarannya dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, pastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Mari katong bantu pemerintah.
Mari katong jaga setiap program yang sudah masuk. Mari katong rawat kapal dan pelabuhan yang sudah ada. Dan mari katong bersama-sama memperjuangkan apa yang masih dibutuhkan Maluku Barat Daya. Karena membangun konektivitas MBD bukan pekerjaan satu atau dua orang.
Ini adalah pekerjaan bersama.
Pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Perhubungan, UPT Pemerintah Pusat, dunia usaha dan seluruh masyarakat MBD memiliki peran masing-masing.
Kita tidak boleh hanya bertanya apa yang sudah diberikan negara.
Kita juga harus bertanya:
Apa yang masih harus kita perjuangkan? Sebab masa depan Maluku Barat Daya tidak boleh terisolasi oleh jarak dan laut.
Laut harus menjadi penghubung.
Pelabuhan harus menjadi pintu pertumbuhan. Kapal harus menjadi urat nadi ekonomi masyarakat dan konektivitas harus menjadi jalan menuju kesejahteraan.
Katong jaga yang sudah ada. Katong perjuangkan yang belum ada.Katong kawal setiap rupiah uang negara. Untuk konektivitas, pemerataan pembangunan dan masa depan Maluku Barat Daya sebagai bagian penting dari Indonesia Timur. (TM.01)
Discussion about this post