Ambon, Maluku — Pemerhati Kebijakan Publik, Drs. Darul Kutni Tuhepaly, menyoroti kondisi PT Dok Perkapalan Waiyame yang dinilainya belum mampu berperan optimal sebagai salah satu aset strategis milik Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal, fasilitas dok kapal yang berada di Pulau Ambon tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor maritim dan perekonomian daerah.
Menurut Tuhepaly, keberadaan PT Dok Perkapalan Waiyame seharusnya menjadi pusat layanan perawatan dan perbaikan kapal di Maluku. Namun kenyataannya, banyak kapal yang beroperasi di wilayah Maluku masih memilih melakukan docking di Surabaya, Makassar maupun Bitung.
“Ini menjadi ironi. Kita memiliki fasilitas dok kapal sendiri, tetapi belum mampu menjadi pilihan utama bagi kapal-kapal yang beroperasi di Maluku,” kata Tuhepaly di Ambon, Selasa (1/9/2026).
Ia menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan perusahaan daerah tersebut belum berkembang secara maksimal. Salah satunya adalah tata kelola yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip bisnis profesional.
Selain itu, minimnya promosi dan strategi pemasaran membuat kemampuan layanan PT Dok Perkapalan Waiyame kurang dikenal oleh perusahaan pelayaran. Kondisi peralatan yang membutuhkan modernisasi juga disebut menjadi tantangan dalam menarik kapal-kapal berkapasitas besar untuk melakukan perawatan di fasilitas tersebut.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tuhepaly mendorong Pemerintah Provinsi Maluku melakukan transformasi terhadap PT Dok Perkapalan Waiyame dengan menjadikannya sebagai kawasan industri maritim terpadu yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Ia mengusulkan agar perusahaan dipimpin oleh figur profesional yang memiliki pengalaman di industri perkapalan dan diberikan target kinerja yang jelas serta terukur.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu menghadirkan kebijakan insentif bagi kapal-kapal asal Maluku yang melakukan docking di Waiyame, termasuk melalui skema tarif yang lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
“Harus ada keberpihakan agar kapal-kapal asal Maluku lebih memilih melakukan docking di Waiyame daripada ke luar daerah. Dengan begitu, aktivitas ekonomi yang tercipta juga akan dinikmati oleh daerah sendiri,” ujarnya.
Tuhepaly juga mendorong pengembangan fasilitas melalui kerja sama dengan pihak swasta menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat mempercepat modernisasi peralatan dan meningkatkan daya saing perusahaan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PT Dok Perkapalan Waiyame dan BUMD strategis lainnya tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan langkah nyata berupa penguatan manajemen, dukungan modal yang terukur, serta kebijakan yang berpihak pada pengembangan usaha daerah.
Menurutnya, apabila sektor-sektor strategis Maluku dapat terhubung dalam satu rantai nilai ekonomi yang kuat, maka manfaat ekonomi akan lebih banyak dirasakan masyarakat.
Tuhepaly mencontohkan, hasil perikanan dari Seram dapat diolah oleh BUMD, didistribusikan menggunakan armada yang melakukan perawatan di Waiyame, serta didukung pembiayaan dari Bank Malut. Skema tersebut dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di dalam daerah.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, termasuk mempertimbangkan langkah-langkah restrukturisasi dan penguatan kelembagaan jika diperlukan.
“Sudah saatnya Dok Perkapalan Waiyame bangkit dan tidak lagi menjadi aset tidur milik daerah. Jika BUMD-BUMD strategis mampu berkembang, maka dampaknya akan sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku,” tegas Tuhepaly.***
Komentar