Ambon, Maluku— Pemerhati Kebijakan Publik, Drs. H. Darul Kutni Tuhepaly, menyoroti sejumlah kelemahan Bank Maluku dan Maluku Utara (Bank Malut) yang dinilai perlu segera dibenahi agar peran bank pembangunan daerah tersebut semakin dirasakan masyarakat.
Tuhepaly mengatakan, sebagai bank milik daerah yang memiliki peran strategis bagi perekonomian Maluku dan Maluku Utara, Bank Malut tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai BUMD.
Bank tersebut harus mampu memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan keberpihakan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor produktif.
“Sebagai bank milik rakyat Maluku dan Maluku Utara, Bank Malut punya peran strategis. Tapi supaya maju, kelemahannya harus dibahas secara jujur,” kata mantan anggota DPRD Maluku itu, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah citra Bank Malut yang masih lebih dekat dengan pemerintah daerah dibandingkan masyarakat umum.
Aktivitas perbankan yang banyak bertumpu pada ASN, pemerintah daerah dan proyek pemerintah, kata dia, perlu diimbangi dengan peningkatan akses bagi petani, nelayan dan pelaku UMKM.
“Petani, nelayan dan UMKM di pulau-pulau harus mendapat akses yang lebih mudah. Bank daerah seharusnya menjadi bank yang paling dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Tuhepaly juga menyoroti jangkauan layanan Bank Malut di wilayah kepulauan. Kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau, menurut dia, membutuhkan strategi pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat hingga kecamatan dan desa.
Penguatan jaringan kantor, ATM dan agen layanan keuangan dinilai penting, termasuk optimalisasi layanan digital.
Namun, ia mengingatkan transformasi digital harus memperhatikan kondisi infrastruktur telekomunikasi dan tingkat literasi keuangan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Digital banking penting, tetapi tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi. Di pulau-pulau, persoalannya juga jaringan internet dan literasi keuangan masyarakat,” katanya.
Selain akses layanan, Darul mendorong perubahan orientasi pembiayaan Bank Malut agar lebih banyak menyentuh sektor produktif.
Ia menilai sektor perikanan, kelapa, pala, UMKM dan pariwisata memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Bank jangan hanya nyaman dengan kredit konsumtif. Sektor produktif harus diperkuat karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah jauh lebih besar,” tegasnya.
Tuhepaly mendorong Bank Maluku mengembangkan skema pembiayaan yang menyesuaikan karakter masyarakat kepulauan, antara lain melalui pembiayaan berbasis kelompok, rantai pasok maupun kerja sama dengan BUMD dan pelaku usaha lokal.
Dari aspek tata kelola, dirinya juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme Bank Malut.
Menurut Tuhepaly, jajaran manajemen harus dipilih berdasarkan kompetensi, integritas dan kemampuan mengembangkan strategi bisnis jangka panjang.
“Bank membutuhkan profesional yang mampu membawa institusi ini berkembang secara berkelanjutan. Jangan sampai pergantian kepemimpinan politik ikut mengubah arah strategis bank,” ujarnya.
Ia juga mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan Bank Malut, termasuk dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan kebijakan penyaluran kredit.
Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan manfaat bank daerah dapat dirasakan lebih luas.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat, mantan wartawan era 90an ini mengingatkan Bank Malut tidak bisa sekedar mengandalkan identitas sebagai bank milik daerah.
Kehadiran bank nasional, bank swasta dan layanan keuangan digital membuat masyarakat memiliki semakin banyak pilihan.
Karena itu, Bank Maluku – Malut perlu memperkuat inovasi produk, kualitas layanan dan kemudahan akses agar mampu mempertahankan serta memperluas basis nasabah.
“Kalau hanya mengandalkan kebanggaan sebagai bank daerah tanpa inovasi produk dan layanan, nasabah bisa beralih,” katanya.
Tuhepaly menyebut setidaknya ada tiga arah pembenahan yang perlu diperkuat Bank Malut, yakni meningkatkan fungsi sebagai bank pembangunan daerah melalui pembiayaan sektor unggulan, memperluas layanan digital dan agen perbankan hingga wilayah desa, serta memperkuat profesionalisme dan tata kelola perusahaan.
Ia menegaskan, kritik terhadap Bank Malut merupakan bagian dari evaluasi konstruktif agar bank milik daerah tersebut dapat berkembang lebih sehat, profesional dan kompetitif.
“Tujuannya bukan menjatuhkan Bank Malut. Justru kita ingin Bank Malut benar-benar menjadi bank pembangunan daerah yang kuat, profesional dan hadir sampai ke masyarakat paling jauh,” tandasnya.
Dia menambahkan, pandangan tersebut merupakan analisis dari perspektif kebijakan publik dan bukan audit terhadap kondisi keuangan Bank kebanggaan orang Maluku tersebut.***
Discussion about this post