Ambon, Maluku– Sebanyak 265.900 penerima manfaat di Provinsi Maluku menerima bantuan pangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog. Program bantuan tersebut mencakup total 7.977 ton beras yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat di seluruh wilayah Maluku.
Penyaluran bantuan pangan secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (3/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, bantuan diserahkan kepada sejumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), pengemudi ojek online, serta anak yatim piatu di Kota Ambon.
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bantuan pangan yang disalurkan merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, khusus di Kota Ambon jumlah penerima manfaat mencapai 25.383 orang dengan total bantuan sebanyak 761,49 ton beras. Sementara di Desa Wayame tercatat sebanyak 349 penerima manfaat dengan total bantuan sekitar 10,47 ton, sedangkan Kecamatan Teluk Ambon menerima alokasi untuk 3.538 penerima manfaat dengan total bantuan 106,14 ton.
“Ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memberikan perhatian dan membantu masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk masyarakat kurang mampu dan kelompok duafa,” kata Ahmad.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan mewujudkan swasembada pangan nasional.
Menurut Zulkifli, kebijakan peningkatan harga gabah untuk mendukung kesejahteraan petani juga perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak memiliki produksi beras sendiri.
“Tidak semua masyarakat memproduksi padi. Ada yang harus membeli beras. Ketika harga naik, kelompok masyarakat tersebut tentu membutuhkan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan pangan diberikan selama tiga bulan dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima manfaat setiap bulan. Namun untuk meningkatkan efisiensi distribusi, bantuan tiga bulan tersebut disalurkan sekaligus dalam satu tahap sebanyak 30 kilogram per orang.
“Bantuan tetap 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, hanya diserahkan sekaligus agar lebih efisien dan tidak merepotkan masyarakat,” katanya.
Zulkifli menambahkan, pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), guna memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
Ke depan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan koperasi desa sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan sosial dan ekonomi secara lebih mudah melalui kelembagaan desa.
Selain menjadi saluran bantuan pemerintah, koperasi desa diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.***
Discussion about this post