Sejarah Baru Migas Maluku: Gubernur dan Bupati SBT Teken PI 10 Persen Blok Seram Non Bula

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 2 September 2025 - 08:02 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Ambon, Maluku– Maluku resmi menorehkan babak baru dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Senin malam (1/8/2025), di rumah dinas Gubernur Maluku, Mangga Dua, tercatat sejarah penting: penandatanganan perjanjian pembagian Participating Interest (PI) 10 persen Blok Seram Non Bula (BSNB) antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, menandatangani kesepakatan yang tak hanya bernilai formalitas, tetapi juga menjadi simbol tekad Maluku untuk berdiri tegak sebagai tuan rumah di tanah sendiri.

Blok Seram Non Bula selama ini menjadi salah satu ladang migas strategis di kawasan timur Indonesia, namun kontribusinya bagi daerah masih minim. Kini, melalui perjanjian PI 10 persen, untuk pertama kalinya pembagian hasil migas ditetapkan: 50 persen untuk Provinsi Maluku melalui anak perusahaan Maluku Energi Abadi (MEA), yakni Maluku Energi Non Bula (MENB), dan 50 persen untuk Kabupaten SBT lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan segera dibentuk.

Baca Juga :  Sadam Bugis: Gubernur Maluku Harus Tarik Pernyataan Perihal Pemekaran!

“PI ini bukan semata angka. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil ini digunakan untuk membuka lapangan kerja, memperkuat sektor hilir, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Gubernur Hendrik dengan suara penuh keyakinan.

Nada optimisme juga disampaikan Bupati Fachri. Menurutnya, momentum ini akan membawa harapan baru bagi masyarakat SBT. “Dengan dukungan penuh dari provinsi, kita pastikan hasil bumi benar-benar kembali ke rakyat, tidak berhenti pada laporan dan angka,” tandasnya.

Direktur Utama MEA, Musalam Latuconsina, menambahkan bahwa dasar hukum pembagian PI telah jelas mengacu pada Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. “Karena ladang migas berada di wilayah SBT, maka porsinya dibagi adil, setengah untuk provinsi, setengah untuk kabupaten. Selanjutnya, kesepakatan ini akan dibawa ke Kementerian ESDM untuk disahkan,” jelasnya.

Kesepakatan ini menjadi tonggak baru perjalanan Maluku menuju kemandirian ekonomi, dengan migas sebagai penggerak utama pembangunan dan harapan baru rakyat.***

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sengketa Lahan Blok Masela Berlarut, Masyuri Usulkan Kisar, Malra atau Offshore
BRI Tegaskan Zero Tolerance terhadap Fraud dan Korupsi dalam Penyaluran Kredit di Ambon
BRI Cabang Ambon Perkuat Sinergi dan Dukung Prestasi Pendidikan pada HUT ke-74 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari
69 Tahun Masohi: Merawat Semangat Gotong Royong, Meneguhkan Arah Pembangunan Maluku Tengah
Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah
BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM
Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla
Danrindam XV/Pattimura Tegaskan Dugaan Penganiayaan Sertu A.H Diproses

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 10:56 WIT

Sengketa Lahan Blok Masela Berlarut, Masyuri Usulkan Kisar, Malra atau Offshore

Rabu, 4 November 2026 - 06:55 WIT

BRI Tegaskan Zero Tolerance terhadap Fraud dan Korupsi dalam Penyaluran Kredit di Ambon

Selasa, 3 November 2026 - 10:47 WIT

BRI Cabang Ambon Perkuat Sinergi dan Dukung Prestasi Pendidikan pada HUT ke-74 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari

Selasa, 3 November 2026 - 05:51 WIT

69 Tahun Masohi: Merawat Semangat Gotong Royong, Meneguhkan Arah Pembangunan Maluku Tengah

Senin, 2 November 2026 - 04:00 WIT

BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM

Berita Terbaru