Ambon, Maluku — Aroma permainan kotor di kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon, kembali menyeruak. Pasar yang seharusnya menjadi jantung ekonomi rakyat itu justru terus dipenuhi praktik percaloan dan makelar lapak yang diduga melibatkan orang dekat lingkar kekuasaan di Maluku.
Dari penelusuran di lapangan sejak pekan kemarin, muncul nama seorang pria berinisial Mat, yang disebut-sebut kerap bertindak atas suruhan ajudan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, berinisial SA. Mat diduga memanfaatkan kedekatannya dengan SA untuk mengatur siapa saja yang bisa berjualan di area terlarang sekitar pelataran Pasar Mardika, tentu saja dengan “uang keamanan” yang nilainya mencapai Rp1 juta per lapak.
Pada Kamis (23/10) sekitar pukul 15.15 WIT, keributan sempat terjadi di area luar gedung pasar. Seorang pedagang yang sudah membayar ke Mat bersitegang dengan pihak lain berinisial Din, yang mengklaim lokasi itu sebagai miliknya.
Adu mulut nyaris berujung bentrok, memperlihatkan bagaimana kawasan ekonomi rakyat itu kini seperti lahan rebutan bagi oknum-oknum yang mencari untung lewat cara ilegal.
“Pedagang itu bilang tidak bisa pindah karena dia sudah bayar satu juta ke Rahmat (Mat). Rahmat bilang dia orang suruhan ajudan Gubernur, jadi pedagang percaya dan berani jualan di situ,” ungkap salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Nama SA yang disebut dalam praktik ini bukan sosok sembarangan. Pria bernama lengkap Salman Al Farisi, 39 tahun, dikenal luas sebagai kader aktif Partai Gerindra di Kota Ambon. Lahir di Ternate dan kini menetap di Ambon, Salman telah lama berkecimpung dalam dunia organisasi dan politik lokal.
Ia menjabat sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sirimau untuk periode 2022–2025, sekaligus Bendahara PD Satria Maluku, organisasi sayap partai yang berafiliasi dengan Gerindra.
Jejak politik Salman tak bisa dibilang singkat. Ia pernah mengikuti Pelatihan Kader Pratama Partai Gerindra pada 2010 dan bahkan menerima penghargaan dari DPP partai atas kontribusinya dalam kegiatan kaderisasi.
Dengan posisi dan jejaringnya, Salman diyakini memiliki akses dekat ke sejumlah pejabat penting di lingkar Gubernur Maluku.
Namun kedekatan itu kini justru disorot, lantaran namanya dikaitkan dengan aktivitas ilegal di Pasar Mardika yang memanfaatkan pengaruh kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Pasar Mardika belum memberikan keterangan resmi.
Isu ini memantik perhatian Koalisi Ambon Transparan, salah satu lembaga taktis yang aktif di Maluki. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Maluku segera turun tangan menertibkan praktik-praktik liar yang kian merusak wajah ekonomi rakyat di kawasan tersebut.
“Pasar Mardika, simbol kehidupan ekonomi warga Ambon, kini menghadapi ujian serius, antara penegakan aturan dan dominasi oknum yang berlindung di balik nama pejabat,” singkat Yanto mewakili Koalisi yang berakronim KAT tersebut.***
Komentar