- Dari Data ke Aksi: Cara Lisa Wattimena Menjawab Persoalan Keluarga di Ambon
Ambon, Maluku– Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kerap diwarnai oleh simbolisme program dan seremoni kebijakan, kehadiran figur yang bekerja dalam senyap namun berdampak nyata menjadi sesuatu yang patut dicatat secara jernih dan proporsional. Dalam konteks ini, kiprah Lisa M. Wattimena sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu sepanjang Januari hingga April 2026 menghadirkan satu narasi yang berbeda. Narasi tentang kerja yang menapak langsung pada denyut kehidupan masyarakat.
Bukan sekedar melanjutkan tradisi prestasi PKK di tahun sebelumnya, periode awal 2026 justru memperlihatkan konsistensi yang lebih matang.
Kerja-kerja sosial yang tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi bergerak menuju substansi pemberdayaan keluarga. Dalam berbagai aktivitas yang terpantau di Ambon, terlihat jelas bahwa orientasi kepemimpinan yang dibangun tidak berhenti pada kehadiran simbolik, melainkan menyentuh langsung persoalan dasar masyarakat.
Salah satu titik tekan yang paling menonjol adalah revitalisasi peran posyandu.
Dalam praktiknya, posyandu tidak lagi diposisikan sebagai rutinitas bulanan yang bersifat prosedural, tetapi sebagai pusat interaksi sosial dan edukasi kesehatan keluarga. Di sinilah letak kekuatan pendekatan yang dibangun: mengembalikan fungsi posyandu sebagai ruang strategis pembentukan kualitas generasi sejak dini.
Kunjungan ke Posyandu Cempaka di Passo beberapa waktu lalu menjadi ilustrasi konkret bagaimana pendekatan ini dijalankan. Kehadirannya bukan dalam kapasitas seremonial, melainkan sebagai pengamat aktif yang menelusuri setiap tahapan pelayanan, dari pendaftaran hingga intervensi gizi.
Bahkan, dialog langsung dengan kader posyandu membuka ruang evaluasi yang jujur mengenai berbagai kendala teknis di lapangan. Ini bukan sekadar inspeksi, tetapi proses belajar bersama antara pemimpin dan pelaksana.
Distribusi bantuan berupa telur dan susu memang tampak sederhana, namun memiliki makna strategis.
Ia bukan hanya simbol kepedulian, melainkan penegasan atas pentingnya intervensi gizi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Di saat yang sama, pesan yang disampaikan kepada orang tua tentang pentingnya kehadiran rutin di posyandu menunjukkan bahwa pendekatan yang dibangun bersifat preventif, mendorong kesadaran sebelum masalah muncul.
Lebih jauh, perhatian terhadap kapasitas kader menjadi fondasi penting dari seluruh gerakan ini. Kader posyandu dipahami bukan sekadar relawan administratif, melainkan agen perubahan di tingkat komunitas.
Karena itu, dorongan terhadap peningkatan keterampilan—baik dalam pencatatan data maupun komunikasi sosial—menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda kerja. Dalam perspektif pembangunan, ini adalah investasi jangka panjang yang sering kali luput dari perhatian.
Tidak kalah penting adalah sensitivitas terhadap aspek pendukung, seperti sarana dan prasarana. Perhatian terhadap alat timbang, buku pencatatan, hingga fasilitas dasar lainnya menunjukkan bahwa pendekatan yang dibangun bersifat sistemik.
Program yang baik, dalam pandangan ini, harus ditopang oleh infrastruktur yang memadai, sebuah prinsip sederhana yang sering kali diabaikan dalam praktik kebijakan publik.
Memasuki triwulan kedua, spektrum perhatian mulai meluas. Peluncuran Sekolah Bina Keluarga Lansia (BKL) di wilayah Nusaniwe menandai pergeseran penting dalam paradigma pembangunan keluarga. Lansia tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang tetap memiliki potensi sosial dan produktivitas.
Ini adalah langkah maju dalam membaca realitas demografi yang terus berubah.
Pendekatan lintas generasi yang mulai dibangun menunjukkan bahwa PKK di bawah kepemimpinan ini tidak terjebak dalam pola lama.
Ada kesadaran bahwa keluarga sebagai unit sosial tidak bisa dipahami secara parsial. Anak, ibu, hingga lansia merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan pun harus bersifat holistik.
Di sisi lain, keterlibatan dalam berbagai kegiatan organisasi perempuan memperlihatkan dimensi lain dari kepemimpinan ini, kemampuan membangun jejaring sosial. Dalam ruang-ruang tersebut, PKK tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem gerakan perempuan yang lebih luas. Kolaborasi ini penting, bukan hanya untuk memperkuat program, tetapi juga untuk membangun solidaritas sosial.
Jika ditarik dalam satu garis besar, maka pola kerja yang tampak sepanjang Januari hingga April 2026 adalah pola kerja yang berbasis kehadiran nyata di lapangan.
Ada kesinambungan antara observasi, intervensi, dan evaluasi. Tidak ada jarak yang terlalu jauh antara kebijakan dan realitas.
Dalam konteks pembangunan kota Ambon, pendekatan seperti ini menjadi relevan untuk diapresiasi. Ia menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari program besar dengan anggaran besar, tetapi bisa dimulai dari penguatan institusi kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—seperti posyandu.
Kepemimpinan Lisa menggambarkan dampak kerja sosial yang konsisten, berbasis data lapangan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan selalu menemukan relevansinya. Di tengah tantangan pembangunan yang kompleks, pendekatan yang membumi seperti inilah yang justru menjadi fondasi bagi perubahan yang berkelanjutan.***
Komentar