Ambon, Maluku– Tongkat komando biasanya menjadi simbol kewenangan seorang perwira. Tetapi bagi Brigadir Jenderal TNI Raffles Manurung, komando tampaknya tidak cukup berhenti di ruang rapat, lapangan apel, atau meja kerja.
Hampir setahun setelah menerima tongkat komando Korem 151/Binaiya, Raffles justru kerap terlihat di tempat yang jauh dari kesan formal seorang jenderal: di lokasi pembangunan jembatan, hamparan sawah, desa-desa, hingga tengah masyarakat.
Di sana, ia tidak sekedar datang untuk melihat. Ia memeriksa, berbicara dengan prajurit dan masyarakat, mendengar persoalan, lalu memastikan pekerjaan yang dikerjakan TNI memberi manfaat nyata.
Pola itu terlihat ketika Jenderal Raffles meninjau pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Administratif Englas, Seram Bagian Timur, pada akhir Mei 2026.
Ia datang langsung untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus meninjau program cetak sawah, Kawasan Daulat Ketahanan Mandiri Pangan, dan persiapan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan.
Bagi Jenderal Raffles, jembatan bukan sekedar konstruksi. Jembatan adalah akses.
Ia menyebut pembangunan Jembatan Garuda sebagai bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan transportasi akibat hambatan sungai.
Infrastruktur itu diharapkan memudahkan aktivitas warga, memperlancar distribusi hasil bumi dan hasil laut, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Cara berpikir seperti itu membuat kiprah Raffles di Maluku memiliki warna tersendiri.
Ia tidak banyak membicarakan pembangunan dalam bahasa yang abstrak.
Ia lebih sering membawanya ke sesuatu yang bisa dilihat: jalan yang terbuka, jembatan yang berdiri, sawah yang dikembangkan, rumah warga yang diperbaiki, atau masyarakat yang memperoleh akses lebih mudah.
Salah satu capaian yang menonjol terlihat dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Pada TMMD ke-127 di Kepulauan Aru, seluruh program yang direncanakan dinyatakan selesai.
Program itu tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga rumah tidak layak huni, MCK, sumur bor, tandon air, penyuluhan, pengobatan massal hingga pembagian bantuan kepada masyarakat.
Jenderal Raffles tidak sebatas hadir dalam seremoni penutupan. Ia menekankan agar semangat gotong royong yang terbentuk selama pelaksanaan TMMD tidak berhenti ketika proyek selesai.
Bagi dia, pembangunan fisik hanya satu bagian. Yang lebih penting adalah hubungan yang terbentuk antara prajurit dan masyarakat.
Pola serupa terlihat di Maluku Barat Daya. Program TMMD ke-128 yang dilaksanakan Kodim 1511/Pulau Moa bahkan dilaporkan melampaui target atau over prestasi.
Selain sasaran yang direncanakan, program tersebut menghasilkan pembangunan kandang jepit ternak, satu unit rumah baru warga, rehabilitasi perpustakaan dan lapangan voli SD Negeri Moain, serta bantuan pembangunan rumah ibadah.
Jenderal Raffles menyebut keberhasilan itu bukan semata soal berapa banyak bangunan yang berhasil dibuat. Ada ukuran lain yang menurutnya lebih penting: apakah kehadiran TNI benar-benar dirasakan masyarakat.
Di titik inilah gaya kepemimpinannya mulai terbaca.
Ia seperti ingin menjadikan prajurit bukan hanya sebagai penjaga wilayah, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat.
Pada April 2026, misalnya, Jenderal Raffles berada dalam agenda groundbreaking Jembatan Garuda di Desa Kaibobu, Seram Bagian Barat.
Jembatan sepanjang 14 meter dengan lebar enam meter itu ditargetkan selesai dalam 30 hari dan dikerjakan melalui karya bakti dengan melibatkan TNI serta masyarakat. Di Maluku sendiri terdapat sejumlah titik pembangunan Jembatan Garuda sebagai bagian dari program percepatan infrastruktur nasional.
Beberapa bulan kemudian, hasil dari pola kerja itu kembali terlihat di Dusun Layuen, Desa Lumoly, Seram Bagian Barat.
Jembatan Garuda di wilayah tersebut selesai dan diresmikan pada Agustus 2026.
Jenderal Raffles menyebut pembangunan jembatan itu hanya membutuhkan waktu 28 hari. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran nasional 2.500 Jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih yang dilakukan secara serentak.
Angka-angka tersebut memberi gambaran lain tentang pendekatan Jenderal Raffles, pekerjaan harus memiliki ukuran yang jelas dan manfaat yang bisa segera dirasakan.
Namun capaian Raffles di Korem 151/Binaiya tidak hanya berada pada pembangunan jembatan.
Pada Juli 2026, Korem 151/Binaiya ikut menyalurkan 3.000 paket sembako bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Kepulauan Tanimbar, khususnya warga di sekitar kawasan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Blok Masela.
Jenderal Bintang Satu itu hadir langsung dalam penyaluran bantuan tersebut.
Bagi Raffles, bantuan itu bukan sekedar pembagian sembako. Ada pesan bahwa pembangunan nasional harus mulai dirasakan masyarakat sejak awal, termasuk oleh warga yang tinggal di sekitar kawasan proyek strategis.
Cara pandang itu kemudian berkelindan dengan agenda ketahanan wilayah.
Pada program Karya Bakti TNI AD untuk Rakyat 2026, Raffles dipercaya sebagai koordinator umum kegiatan di jajaran Kodam XV/Pattimura.
Program tersebut dilaksanakan dalam skala besar di 121 titik di Provinsi Maluku, dengan sasaran mulai dari pembangunan jembatan, rehabilitasi sekolah dan rumah ibadah, perbaikan irigasi, renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK, hingga kegiatan nonfisik seperti pengobatan massal, penyuluhan dan bakti sosial.
Skala itu menunjukkan bahwa peran Raffles sebagai Danrem tidak hanya diterjemahkan dalam kunjungan ke satu atau dua lokasi. Ia berada dalam sebuah orkestrasi kerja kewilayahan yang menjangkau banyak titik dan melibatkan TNI, pemerintah daerah serta masyarakat.
Pada akhir Agustus 2026, rangkaian Karya Bakti tersebut ditutup di Kabupaten Buru. Dalam kegiatan itu, Raffles kembali berada di lapangan bersama Pangdam XV/Pattimura untuk meninjau sejumlah hasil kegiatan, antara lain sumur bor, rumah tidak layak huni dan fasilitas MCK.
Di bidang tata kelola, ada pula pola yang menarik.
Pada Maret 2026, Kepala Perwakilan BPKP Maluku datang ke Makorem 151/Binaiya untuk memperkuat koordinasi pengawasan dan akuntabilitas program pembangunan.
Raffles menyatakan Korem terbuka berkolaborasi dengan BPKP agar program pembangunan berlangsung aman, tertib dan sesuai aturan.
Ini penting. Sebab kepemimpinan kewilayahan tidak hanya bicara tentang seberapa banyak program yang dikerjakan, tetapi juga bagaimana program itu dikawal agar tepat sasaran.
Ada sesuatu yang menarik dari cara Raffles memimpin.
Ia seperti membawa konsep territorial leadership ke ruang yang lebih luas: keamanan, pembangunan, ketahanan pangan, kepedulian sosial dan hubungan antarlembaga diletakkan dalam satu garis kerja.
Ia bisa berada di lokasi pembangunan jembatan pada sore hari, berpindah menuju lokasi cetak sawah, menghadiri agenda ketahanan pangan, kemudian berdiskusi dengan pemerintah daerah.
Pola kunjungan seperti itu memperlihatkan bahwa seorang komandan harus memahami wilayah bukan hanya melalui laporan staf, tetapi juga dengan melihatnya sendiri.
Maluku memiliki karakter geografis yang tidak mudah. Pulau-pulau yang dipisahkan laut, desa yang berjauhan, serta keterbatasan infrastruktur membuat persoalan akses menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Dalam konteks seperti itu, kehadiran seorang komandan kewilayahan di lapangan memiliki arti lebih besar daripada sekadar kunjungan kerja.
Raffles tampaknya memahami itu.
Di Kepulauan Aru, ia melihat bagaimana TMMD menjadi ruang pertemuan antara TNI dan masyarakat. Di Moa, ia melihat program yang mampu melampaui target. Di SBB, ia mengawal pembangunan jembatan. Di SBT, ia turun melihat langsung akses yang sedang dibangun. Di Tanimbar, ia memastikan bantuan pemerintah pusat sampai kepada masyarakat. Sementara di Buru, ia terlibat dalam agenda Karya Bakti berskala besar.
Jika rangkaian itu dibaca sebagai satu kesatuan, terlihat sebuah pola: Raffles tidak hanya memimpin satuan, tetapi berusaha membuat satuannya hadir di tengah persoalan masyarakat.
Dari Akmil hingga Tongkat Komando
Perjalanan Raffles menuju kursi Danrem bukan perjalanan singkat. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1994. Setelah menyelesaikan pendidikan kemiliteran, Raffles memulai pengabdiannya sebagai perwira TNI Angkatan Darat dan menjalani berbagai penugasan yang menjadi bagian dari proses panjang pembentukan karier militernya.
Raffles menjadi bagian dari identitas pribadi yang melengkapi perjalanan seorang perwira yang kemudian mencapai jenjang perwira tinggi TNI Angkatan Darat.
Karier militernya berkembang melalui sejumlah penugasan dan jabatan di lingkungan TNI AD.
Setiap penempatan menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya sebelum kemudian dipercaya mengemban tanggung jawab yang lebih besar di tingkat komando kewilayahan.
Sebelum ke Maluku, Raffles tercatat sebagai Perwira Menengah di Denma Mabesad.
Pada 2025, namanya masuk dalam daftar perwira tinggi TNI AD yang melaporkan kenaikan pangkat. Raffles termasuk di antara 17 perwira yang naik menjadi Brigadir Jenderal TNI.
Kenaikan pangkat tersebut kemudian beriringan dengan penugasan penting di Maluku.
Pada Agustus 2025, Raffles resmi memimpin Korem 151/Binaiya, menggantikan Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva.
Tongkat komando yang diterimanya ketika itu bukan sekadar simbol pergantian pimpinan.
Ia menjadi awal dari fase baru pengabdian Raffles di wilayah Maluku yang memiliki karakter geografis, sosial dan kewilayahan yang kompleks.
Karier panjang tersebut memberi konteks pada cara ia menjalankan tugas di Maluku. Pengalaman sebagai perwira tidak berhenti pada jenjang kepangkatan, tetapi diterjemahkan menjadi cara memimpin satuan.
Komando yang Turun ke Lapangan
Hubungan dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dari pola tersebut.
Raffles tidak bekerja sendiri. Program-program yang ia dorong memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.
Bahkan dalam pengawasan pembangunan, ruang koordinasi dengan lembaga negara seperti BPKP ikut diperkuat.
Di sektor ketahanan pangan, Korem mengambil bagian dalam program cetak sawah dan pengembangan kawasan pangan. Di bidang infrastruktur, karya bakti melibatkan personel TNI sekaligus potensi masyarakat setempat.
Di situlah konsep kemanunggalan TNI dan rakyat memperoleh bentuk yang lebih konkret.
Menariknya, Raffles tidak selalu tampil dengan jarak seorang jenderal. Dalam berbagai kegiatan kewilayahan, ia justru memilih berada dekat dengan prajurit dan warga.
Pendekatan seperti ini membuat sosoknya lebih mudah dikenali bukan karena seragam dan bintang satu di pundak, melainkan karena kehadirannya di lapangan.
Ada pesan sederhana yang terbaca dari gaya tersebut: seorang komandan harus mengetahui apa yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya.
Bukan hanya dari laporan.
Tetapi dari tanah yang diinjaknya sendiri.
Dari jembatan yang dibangun.
Dari sawah yang dikembangkan.
Dari rumah warga yang diperbaiki.
Dari bantuan yang disalurkan.
Dari masyarakat yang ditemuinya.
Dan dari prajurit yang bekerja bersamanya.
Karena itu, perjalanan Raffles di Korem 151/Binaiya belum tepat dibaca hanya sebagai perjalanan karier seorang perwira tinggi.
Ia juga sedang memperlihatkan satu model kepemimpinan kewilayahan: menjaga tugas pertahanan sembari memastikan kehadiran TNI memiliki arti sosial bagi masyarakat.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa sering seorang Danrem hadir dalam upacara. Tetapi seberapa jauh satuannya mampu menjawab persoalan nyata di wilayah.
Jembatan yang selesai.
Program TMMD yang tuntas.
Target pembangunan yang terlampaui.
Rumah warga yang diperbaiki.
Akses air yang tersedia.
Bantuan yang sampai.
Dan masyarakat yang ikut bekerja bersama prajurit.
Tongkat komando yang diterimanya pada Agustus 2025 memang menjadi simbol pergantian kepemimpinan.
Namun setelah itu, Raffles seperti membawa tongkat tersebut keluar dari markas.
Ke jalan-jalan desa.
Ke jembatan yang sedang dibangun.
Ke hamparan sawah.
Ke pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan.
Ke rumah warga.
Dan ke tengah masyarakat.
Di situlah karakter Jenderal Raffles sebagai Danrem 151/Binaiya mulai terbaca: seorang jenderal yang memilih melihat sendiri, mendengar langsung, lalu mengubah komando menjadi kerja.***
Discussion about this post