Piru, Maluku – Dugaan praktik nepotisme kembali mencoreng wajah pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sejumlah tenaga honorer menuding Kepala Puskesmas Inamosol melakukan rekayasa data dalam proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua Bidang Kebijakan Publik GAMKI SBB, Elthon Ahiyate, menyatakan pihaknya menemukan indikasi manipulasi yang mengorbankan honorer lama demi meloloskan nama-nama yang tak pernah tercatat sebagai tenaga Puskesmas hingga tahun 2023.
“Kami GAMKI merasa ini sangat tidak adil. Ada orang yang sudah lama mengabdi, tetapi haknya justru dirampas. Tiba-tiba muncul nama-nama baru yang langsung diusulkan. Ini jelas bentuk pengkhianatan moral seorang Kepala Puskesmas,” tegas Elthon dengan nada keras.
Berdasarkan catatan, sedikitnya Empat nama yang terang terangan disisipan. Keempat nama disebut tidak pernah terdaftar sebagai honorer, namun tiba-tiba masuk dalam daftar calon PPPK paruh waktu.
Lanjut Elthon mengomentari, sejumlah pegawai mengaku kecewa dan marah atas dugaan permainan data ini.
“Kami mendengar dan menyaksikan langsung bagaimana keluh saudara-saudara kita yan bertahun tahun mengabdi. Ini luar biasa. Ada permainan yang imbasnya mengorbankan meraka,” ungkap Elthon.
Elthon menegaskan, GAMKI mendesak Bupati SBB untuk turun tangan langsung, bahkan menyiapkan aksi besar-besaran jika kasus ini diabaikan.
“Kami akan bertemu Bupati. Kalau persoalan ini tidak ditindak serius, maka kami akan kawal hingga tuntas dan melakukan aksi besar. Kepala Puskesmas Inamosol harus dievaluasi, bahkan dicopot jika terbukti bersalah,” ujarnya.
GAMKI SBB juga mendesak Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan mengusut kasus ini.
“Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, tapi sudah mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan nepotisme. Jangan biarkan masyarakat kecil yang sudah lama mengabdi diperlakukan semena-mena,” pungkas Elthon.
Kasus dugaan manipulasi data PPPK paruh waktu ini pun menjadi sorotan publik. Warga berharap Pemkab SBB tidak menutup mata dan segera bertindak tegas agar keadilan benar-benar berpihak pada mereka yang berhak.***
Komentar