Ambon, Maluku — Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku bersama Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi (KPK) menggelar aksi demonstrasi di Ambon guna menyoroti mangkraknya pembangunan Bendungan Way Apo di Kabupaten Buru.
Meski diguyur hujan deras, ratusan aktivis tetap turun ke jalan, menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera mengevaluasi proyek yang dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya penyelesaian proyek strategis nasional tersebut, yang telah dikerjakan sejak tahun 2017 dan ditargetkan rampung pada 2023.
Namun hingga pertengahan 2025, proyek ini belum juga diselesaikan, meskipun sebelumnya dijadwalkan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.
Ketua DPW Pemuda LIRA Maluku, Salim Rumakefing, menilai proyek ini tidak hanya mengalami keterlambatan teknis, tetapi juga mengindikasikan kelalaian pengawasan serta ketidakterbukaan penggunaan anggaran oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
“Kami mendesak Kementerian PUPR untuk mencopot Kepala BWS Maluku dan Kepala Satker Bendungan Way Apo. Proyek ini menyerap anggaran sangat besar—yang kami duga mencapai puluhan triliun—namun progresnya jauh dari harapan. Ini bentuk pembiaran yang tak bisa ditoleransi,” tegas Salim.
Lebih lanjut, Koalisi juga menuntut Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek tersebut.
Menurut Salim, keterlambatan ini telah merugikan masyarakat secara luas, khususnya warga di Kabupaten Buru yang semestinya telah menikmati manfaat bendungan sejak tahun lalu.
“Kami tidak menolak proyek strategis nasional. Justru kami mendukung penuh, selama pelaksanaannya mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan terhadap masyarakat setempat,” imbuhnya.
Koalisi memperingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak direspons oleh instansi terkait, mereka siap menggalang konsolidasi yang lebih besar dan melancarkan aksi lanjutan dalam skala provinsi.
Aksi yang berlangsung damai namun penuh determinasi ini menjadi simbol kuat perlawanan sipil terhadap pengelolaan proyek negara yang tidak akuntabel.
Publik, menurut mereka, berhak tahu bagaimana uang negara digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.***
Komentar