Ambon, Maluku— Kelangkaan dan melonjaknya harga beras di Maluku Tengah menjadi sorotan serius dari DPRD Provinsi Maluku. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Alhidayat Wajo, menyatakan bahwa kondisi ini merupakan krisis yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat beras adalah kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam pernyataannya, Alhidayat menegaskan bahwa pemerintah daerah dan Perum Bulog harus bertanggung jawab atas situasi ini.
Ia mendesak agar Bulog segera menjelaskan kepada publik alasan terjadinya kelangkaan dan mahalnya harga beras.
“Jangan sampai ada kelalaian dalam distribusi atau pembiaran yang merugikan rakyat. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alhidayat meminta pemerintah provinsi, Bulog, serta para distributor duduk bersama mencari solusi konkret.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan tidak adanya praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan buatan.
“Kita tidak bisa membiarkan rakyat kelaparan di tengah tumpukan kebijakan yang tidak berjalan. Pemerintah harus merespons cepat, bukan tinggal diam,” tegas politisi muda tersebut.
Sebagai langkah konkret, Alhidayat juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi beras yang melibatkan DPRD, kepolisian, dan unsur masyarakat sipil guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di pasaran.
Kondisi lapangan menunjukkan banyak rak beras kosong di pasar dan pusat perbelanjaan, menandakan krisis pasokan yang harus segera diatasi.
PDI Perjuangan menyerukan agar seluruh pihak turun tangan dan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh dan berkeadilan.***
Komentar