Jakarta – Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), wacana pencalonan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum memunculkan polemik. Sejumlah pihak mengkritik karena Agus disebut sebagai “orang luar” PPP.
Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu, menilai alasan tersebut tidak objektif. Menurutnya, pasca gagal meraih kursi di parlemen pada Pemilu 2024, partai justru membutuhkan energi baru untuk bangkit.
“Sejarah mencatat, PPP pernah memberi ruang kepada figur eksternal. Menolak Agus Suparmanto dengan alasan ia ‘orang luar’ adalah sikap inkonsisten yang justru melemahkan argumen itu sendiri,” tegas Aziz dalam keterangan pers, Sabtu (27/9/2025).
Aziz mencontohkan pelantikan Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka sebagai Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara pada 2023, yang membuktikan keterbukaan partai terhadap figur non-kader.
“PPP sudah di luar parlemen. Kalau masih terjebak dalam perdebatan lama soal siapa kader siapa bukan, maka kita hanya akan terus tenggelam dalam nostalgia, bukan bangkit untuk masa depan,” ujarnya.
Menurut Aziz, pengalaman Agus Suparmanto sebagai mantan Menteri Perdagangan RI merupakan modal politik berharga. Dengan rekam jejak dan jaringan nasional yang dimiliki, Agus diyakini mampu memberi energi baru jika disinergikan dengan basis kader di akar rumput.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar ketua umum, tetapi pemimpin yang berani menyalakan kembali mesin partai agar PPP kembali menjadi rumah besar umat Islam,” tambahnya.
Selain itu, Aziz mengungkapkan DPW PPP Maluku akan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Muktamar X. Usulan ini diharapkan dapat langsung berlaku setelah diputuskan dalam forum tertinggi partai tersebut.
Perubahan AD/ART dinilai penting untuk menyesuaikan kebutuhan partai dengan dinamika politik nasional, termasuk membuka ruang bagi tokoh-tokoh nasional berpengalaman di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tokoh-tokoh dengan rekam jejak positif tersebut diharapkan dapat mengambil peran penting dalam membesarkan PPP di level nasional.
“PPP adalah kapal besar warisan ulama. Kalau kita menolak energi baru hanya karena alasan emosional, jangan salahkan kalau kapal ini karam di tengah samudera politik,” tutup Aziz.





































































Discussion about this post