BANDA, Maluku– Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meresmikan dimulainya pembangunan Promenade, Pedestrian, dan Sumur Resapan di kawasan kumuh Pulau Banda melalui seremoni peletakan batu pertama, Selasa (26/11/2025). Program strategis yang didukung Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menyatakan bahwa pembangunan ini menandai langkah nyata perbaikan kawasan permukiman di Banda.
“Peletakan batu pertama ini bukan sekadar seremoni simbolis, melainkan tonggak awal dimulainya upaya nyata kita mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa fokus utama proyek adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Melalui program ini kita tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat Banda,” tambahnya.
Pembangunan yang dibiayai APBN 2025 tersebut mencakup penataan pedestrian dan promenade di Desa Nusantara, Dwiwarna, dan Kampung Baru. Infrastruktur ini diharapkan meningkatkan keselamatan pejalan kaki, memperluas aksesibilitas, serta memperkuat citra Banda sebagai destinasi wisata unggulan.
“Pembangunan pedestrian dan promenade ini tidak hanya mempercantik wajah desa, tetapi juga mendukung aspek keselamatan, aksesibilitas, dan memperkuat citra Banda sebagai destinasi wisata berkelas dunia,” kata Gubernur.
Selain itu, pemerintah juga membangun 118 unit sumur resapan di enam desa kawasan kumuh sebagai langkah strategis pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
Di akhir sambutannya, Gubernur Lewerissa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kelancaran pembangunan. “Marilah kita dukung bersama pembangunan ini dengan menjaga keamanan, kelancaran, serta ikut merawat hasil pembangunan. Karena semua yang kita bangun hari ini adalah warisan bagi generasi masa depan,” pesannya.
Acara peletakan batu pertama ditutup dengan sesi foto bersama Gubernur Maluku, Dirjen Kawasan Permukiman, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta Bupati Maluku Tengah. Hadir pula sejumlah pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, serta pejabat Kementerian PKP.***
Discussion about this post