Piru, Maluku – Polemik terkait pengajuan proposal Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kepada sejumlah perusahaan swasta mendapat tanggapan dari Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS SBB, Minda Suwarti.
Menurut Minda, pengajuan dana CSR kepada perusahaan, termasuk ritel modern, merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana CSR, kata dia, memang disiapkan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan dapat diakses oleh berbagai lembaga kemasyarakatan untuk mendukung program-program sosial.
“Pengajuan dana CSR dari perusahaan merupakan langkah yang sah dan legal secara regulasi. Dana CSR memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program sosial yang dijalankan lembaga kemasyarakatan, termasuk TP PKK,” ujar Minda, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai sejumlah kritik yang diarahkan kepada TP PKK SBB perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, tudingan yang mengaitkan pengajuan CSR dengan keberpihakan terhadap ritel modern tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
Minda menjelaskan bahwa izin prinsip pendirian gerai ritel modern di Kabupaten Seram Bagian Barat bukan diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, melainkan telah berproses sejak periode sebelumnya.
“Karena itu, jangan sampai muncul persepsi yang keliru seolah-olah pengajuan proposal CSR identik dengan dukungan terhadap ekspansi ritel modern. Dua hal tersebut berbeda,” katanya.
Terkait proposal yang menjadi sorotan publik, Minda mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari fungsionaris TP PKK SBB, hingga saat ini pihak Alfamidi belum memberikan kontribusi terhadap kegiatan Jambore PKK Kecamatan yang sedang berlangsung.
“Faktanya, proposal yang diajukan tidak mendapat respons dan kegiatan tetap berjalan. TP PKK membuka ruang kerja sama kepada semua pihak yang ingin berkontribusi untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Minda menegaskan bahwa saat ini TP PKK SBB tengah fokus menjalankan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya upaya penurunan angka stunting yang menjadi program prioritas nasional.
Menurutnya, tingginya mobilitas pengurus dan kader PKK di lapangan merupakan konsekuensi dari banyaknya program yang dijalankan, mulai dari pembinaan keluarga, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Kami di BPKK PKS SBB juga memiliki perhatian yang sama terhadap isu ketahanan keluarga dan pencegahan stunting. Karena itu, setiap program positif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tentu layak mendapat dukungan,” kata Minda.
Ia juga menyoroti sejumlah capaian TP PKK SBB di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK SBB, Yeni Rosbayani Asri. Salah satunya adalah keberhasilan meraih Juara I Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Maluku.
Selain itu, Yeni yang juga menjabat Ketua Dekranasda SBB dinilai aktif mempromosikan produk-produk UMKM lokal, seperti kerajinan anyaman, batik khas SBB, dan minyak kayu putih ke tingkat nasional guna memperluas akses pasar bagi pelaku usaha daerah.
Dalam bidang kesehatan, TP PKK SBB juga terus melakukan kunjungan ke desa dan dusun untuk memastikan pelayanan posyandu berjalan optimal serta mendukung pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Minda berharap polemik yang berkembang tidak mengaburkan berbagai program dan kontribusi nyata yang selama ini dijalankan TP PKK SBB dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Discussion about this post