Piru, Maluku– Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi tentang bagaimana nilai perjuangan dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata. Melalui kegiatan sosial seperti aksi bersih lingkungan, santunan bagi sekolah disabilitas, serta bantuan kepada panti asuhan dan ibu hamil, TP PKK SBB menunjukkan bahwa semangat Raden Ajeng Kartini tetap hidup dalam kerja-kerja sosial yang konkret.
Namun, di tengah upaya tersebut, ruang publik SBB justru diwarnai oleh dinamika kritik yang tidak selalu sehat. Kritik terhadap pemerintah daerah, termasuk kepada Bupati Asri Arman dan Ketua TP PKK, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Kritik dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat.
Akan tetapi, kritik yang kehilangan basis data dan objektivitas justru berpotensi menjadi bumerang bagi kualitas demokrasi itu sendiri.
Belakangan ini, muncul narasi yang tidak berdasar terkait dugaan adanya pengaruh dominan Ketua TP PKK terhadap kebijakan bupati. Narasi seperti ini berkembang tanpa didukung bukti yang jelas, bahkan cenderung dibangun melalui asumsi dan spekulasi.
Lebih jauh, framing negatif terus digencarkan seolah-olah opini tersebut adalah fakta yang tidak perlu diuji kembali. Padahal, dalam prinsip dasar analisis kebijakan publik, setiap klaim harus dapat diverifikasi melalui data riil dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Situasi ini menjadi problematik ketika narasi tersebut disuarakan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pengamat. Seorang pengamat seharusnya menjunjung tinggi integritas intelektual—mengutamakan data, menjaga objektivitas, serta menghindari bias personal.
Ketika kritik justru dibangun di atas opini tanpa dasar, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan provokasi yang berpotensi menggiring opini publik secara tidak sehat.
Penting untuk dipahami bahwa kritik yang sehat memiliki ciri utama: berbasis fakta, disampaikan secara proporsional, dan bertujuan untuk perbaikan. Sebaliknya, kritik yang sarat spekulasi, menyerang personal, dan tidak memiliki landasan data hanya akan menciptakan kegaduhan.
Dalam konteks SBB, narasi seperti “pengaruh berlebihan” atau bahkan insinuasi kekuasaan di balik layar tanpa bukti yang kuat, berisiko menjadi bentuk pembunuhan karakter yang tidak etis dalam ruang publik.
Di sinilah peran strategis pemuda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat penting. Sebagai kelompok intelektual, pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas diskursus publik. Ajakan IMM kepada pemuda SBB agar mengedepankan objektivitas dalam menyampaikan kritik merupakan langkah yang relevan dan mendesak.
Pemuda tidak boleh terjebak dalam arus informasi yang belum terverifikasi, apalagi ikut menyebarkan narasi yang berpotensi agitator atau menghasut.
Lebih dari itu, pemuda perlu menjadi agen literasi—mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan antara fakta dan opini, antara kritik konstruktif dan provokasi. Di era digital saat ini, di mana informasi menyebar begitu cepat, kemampuan untuk menyaring dan menguji kebenaran menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu tetap membuka ruang kritik dan meningkatkan transparansi agar tidak memberi celah bagi munculnya spekulasi. Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika data tersedia dan mudah diakses, ruang bagi narasi liar akan semakin sempit.
Akhirnya, membangun SBB yang maju dan berdaya saing membutuhkan keseimbangan antara kerja nyata dan kritik yang sehat. Kritik tidak boleh dimatikan, tetapi juga tidak boleh dibiarkan liar tanpa arah. Pemuda SBB memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kritik tetap berada pada jalur yang benar: objektif, berbasis data, dan bebas dari kepentingan yang merusak.
Karena pada akhirnya, kualitas sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kualitas wacana publik yang mengiringinya. Kritik yang sehat akan melahirkan perbaikan, sementara narasi agitatif hanya akan memperpanjang konflik tanpa solusi.***
Discussion about this post