TANIMBAR, TRENDING-MALUKU.COM, — Rencana pertemuan antara Tim Terpadu (TIMDU) dan masyarakat Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berakhir dengan kegagalan total, Jumat (24/7/2026).
Ketua TIMDU yang datang untuk membahas perhitungan tanaman tumbuh (tatanaman) justru mendapat penolakan keras dari warga, sehingga agenda dialog resmi yang sudah dijadwalkan terpaksa batal total dan tidak dapat dilangsungkan.
Penolakan ini dipicu oleh perbedaan mencolok antara hasil pendataan awal sebelum groundbreaking dan perhitungan yang dilakukan oleh TIMDU periode kedua saat ini.
Masyarakat yang sebelumnya mengaku puas dan senang dengan pendataan pra-groundbreaking kini merasa dikhianati karena angka kompensasi tanaman mereka dikurangi secara sepihak.
“Sebelum groundbreaking, kami senang dan puas. TIMDU pertama sangat mengerti masyarakat Lermatang, tanpa pengawalan aparat pun aman. Sekarang tanaman kami dikurangi seenaknya, ini tidak adil!” ujar salah satu warga di tengah kerumunan.
Akibat aksi penolakan yang meluas, Ketua TIMDU dan rombongan tidak dapat melaksanakan pertemuan yang direncanakan.
Sebelumnya, Penjabat Kepala Desa Lermatang sempat menyatakan bahwa tim pendataan bekerja profesional dan tidak ada intervensi. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, ada Tim Pendataan yang membuat polemik hingga situasi bergejolak.
Sementara itu, Sekda Kepulauan Tanimbar beralasan pengurangan dilakukan untuk menghindari dampak hukum di kemudian hari. Namun, masyarakat membantah karena sejak awal tidak pernah ada sosialisasi yang jelas mengenai standar penilaian dan jarak tanaman tumbuh kepada mereka.
Gagalnya pertemuan ini semakin memperkuat sinyal bahwa krisis kepercayaan di Lermatang semakin dalam. Masyarakat kembali meminta Pangdam XV/Pattimura untuk turun tangan sebagai penengah yang adil, mengingat keberhasilan pendekatan humanis Pangdam sebelumnya yang mampu meredam konflik 27 tahun hanya dalam lima hari.
Tanpa langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan keadilan, ancaman aksi penolakan besar-besaran akan terus membayangi kelancaran proyek strategis nasional di wilayah Maluku ini.
Komentar