Ambon, Maluku– Kabupaten Buru Selatan, salah satu daerah di Provinsi Maluku, kini memasuki babak baru dalam kepemimpinan. Setelah melewati empat kali pemilihan kepala daerah, masyarakat menaruh harapan besar pada pasangan Bupati dan Wakil Bupati LHM-GES untuk menghadirkan perubahan nyata dan membawa kabupaten ini ke arah yang lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.
Sebagai daerah yang telah mencapai usia yang cukup matang, Buru Selatan masih menghadapi tantangan yang kompleks.
Berbagai permasalahan krusial seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai, keterbatasan transportasi laut, buruknya jaringan komunikasi yang menghambat akses informasi, serta tingginya angka kemiskinan, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru. Masyarakat berharap adanya terobosan-terobosan strategis yang dapat mengatasi berbagai hambatan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan.
Tantangan Transparansi dan Pengelolaan Anggaran
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah minimnya keterbukaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dalam distribusi Dana Desa (DD) di seluruh wilayah Buru Selatan.
Kejelasan dalam penggunaan anggaran menjadi tuntutan masyarakat agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat merugikan pembangunan daerah.
Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, diharapkan Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran OPD dan para kepala desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan harus menjadi prioritas utama guna mengembalikan kepercayaan publik.
Bahkan, masyarakat meminta agar Kejaksaan Negeri Buru dan Kejaksaan Tinggi Maluku dilibatkan untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pimpinan OPD serta kepala desa di seluruh Buru Selatan, demi memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Menurut Hamja Loilatu, Pemuda Buru Selatan yang juga Mantan Ketua IMM Ambon serta Presiden Mahasiswa Universitas Darussalam (Unidar) Ambon 2019-2020, transparansi anggaran merupakan salah satu kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam pengelolaan anggaran. Jangan sampai ada indikasi penyalahgunaan dana yang menghambat pembangunan. Bupati dan Wakil Bupati harus tegas dalam membenahi sistem yang ada,” ungkapnya.
Strategi Efisiensi Anggaran dan Penguatan PAD
Selain transparansi, tantangan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional juga berdampak pada APBD Buru Selatan. Untuk itu, pemerintahan LHM-GES diharapkan tidak hanya bergantung pada APBD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Langkah konkret diperlukan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instrumen ekonomi lainnya yang sesuai dengan regulasi.
Dengan strategi yang tepat, Buru Selatan dapat memiliki sumber pendapatan alternatif yang mendukung pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah pusat.
Hamja Loilatu menambahkan bahwa pemerintah harus lebih inovatif dalam menciptakan sumber pendapatan daerah.
“APBD tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Pemda harus berani berinvestasi pada sektor yang berpotensi meningkatkan PAD, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan BUMD yang profesional. Dengan begitu, kita bisa mencapai kemandirian fiskal secara bertahap,” jelasnya.
Pemimpin Kreatif untuk Masyarakat Sejahtera
Di tengah berbagai tantangan yang ada, harapan masyarakat tetap tinggi terhadap pemerintahan LHM-GES. Diperlukan kepemimpinan yang inovatif, berintegritas, serta mampu merancang kebijakan berbasis solusi yang konkret.
Dengan kreativitas dan komitmen yang kuat, diharapkan Buru Selatan tidak hanya mampu mengatasi persoalan yang ada, tetapi juga dapat berkembang menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejahtera.
Menurut dia kepemimpinan yang kuat dan inovatif adalah kunci utama bagi pemerintahan baru dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya merespons masalah, tetapi juga mampu menciptakan solusi kreatif untuk pembangunan daerah. Kita ingin melihat Buru Selatan yang lebih maju dan sejahtera, bukan hanya sekadar janji, tapi dengan langkah nyata,” pungkasnya.
Kini, saatnya pemerintahan baru membuktikan bahwa mereka hadir untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Buru Selatan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, impian untuk melihat daerah ini lebih berkembang bukan lagi sekadar harapan, tetapi dapat menjadi kenyataan. ***
Komentar