Ambon, Maluku — Pembangunan di Maluku pada tahun 2025 berjalan dalam kerangka besar menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah bersama pusat tengah menggenjot berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan nasional yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pulau besar maupun wilayah terpencil. Jalan nasional di Maluku bukan hanya soal membuka akses antarwilayah, melainkan juga simbol dari upaya mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini menganga. Namun, di balik geliat pembangunan fisik itu, ada sesuatu yang kerap terlupakan: literasi pembangunan di kalangan anak muda.
Literasi pembangunan tidak bisa dipahami sebatas keterampilan baca-tulis, tetapi mencakup kesadaran sosial, kemampuan kritis terhadap arah pembangunan, serta kesiapan untuk mengorganisasi diri dalam mengawal kebijakan publik. Anak muda Maluku yang literat akan mampu menilai, apakah pembangunan jalan nasional benar-benar menjawab kebutuhan warga, ataukah sekadar proyek seremonial yang indah di atas kertas tetapi tidak memberi dampak nyata di lapangan. Tanpa literasi seperti itu, generasi muda hanya akan menjadi penonton dalam proses pembangunan, bukan aktor yang ikut menentukan masa depan daerahnya.
Kita bisa mengambil contoh pembangunan jalan nasional yang kini sedang dikerjakan di beberapa kabupaten Maluku melalui berbagai platfrom program anggaran. Proyek ini tentu membuka peluang besar, baik untuk menggerakkan ekonomi lokal maupun mempermudah distribusi barang dan jasa. Namun, tanpa keterlibatan kritis anak muda, ada banyak risiko yang mengintai.
Pertama, pembangunan bisa terjebak pada partisipasi palsu: anak muda hanya diundang sebagai pelengkap acara sosialisasi, tanpa ruang untuk menyampaikan masukan yang substansial.
Kedua, proyek fisik semacam jalan bisa saja tidak menjawab prioritas masyarakat setempat jika perencanaannya tidak melibatkan mereka yang sehari-hari merasakan dampaknya. Bisa terjadi jalan mulus dibangun, tetapi akses ke sekolah, puskesmas, atau lahan pertanian tetap sulit karena tidak ada jalur pendukung yang dirancang secara terpadu.
Risiko lainnya adalah lahirnya generasi apatis. Anak muda yang tidak merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan cenderung menarik diri dari partisipasi publik.
Mereka menjadi apatis, bahkan sinis terhadap pemerintah maupun komunitas, sehingga energi positif yang seharusnya mendorong pembangunan berubah menjadi kekecewaan. Lebih jauh, jika anak muda tidak melek literasi pembangunan, ketimpangan antarwilayah akan terus melebar. Pembangunan jalan nasional bisa saja mempercepat pertumbuhan ekonomi di kota besar seperti Ambon, tetapi tidak otomatis menolong desa-desa di pulau kecil yang justru lebih membutuhkan akses dasar.
Maluku memiliki kekayaan sosial yang khas: pela gandong, gotong royong, solidaritas kepulauan. Semua ini hanya akan bertahan jika anak muda memahami makna pembangunan yang sejati, bukan sekadar pembangunan fisik. Literasi pembangunan memberi mereka alat untuk mempertanyakan, mengoreksi, sekaligus ikut merumuskan arah kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa itu, pembangunan jalan nasional bisa menjadi proyek tanpa jiwa, meninggalkan jurang antara infrastruktur yang megah dengan realitas sosial yang masih timpang.
Karena itu, literasi pembangunan di kalangan anak muda harus diletakkan sebagai infrastruktur utama, bahkan sebelum beton dan aspal digelar. Pendidikan di sekolah dan kampus mesti memberi ruang bagi diskusi kritis tentang pembangunan. Pemerintah perlu membuka data dan proses perencanaan agar transparan, sehingga anak muda bisa ikut mengawasi. Komunitas dan organisasi pemuda juga harus menghidupkan ruang dialog, baik di desa maupun di kota, agar pembangunan benar-benar menjadi narasi kolektif.
Masa depan Maluku terlalu berharga jika hanya diserahkan kepada beton, baja, dan aspal. Tanpa anak muda yang literat pembangunan, semua itu berisiko menjadi bangunan rapuh, cepat rusak, dan tak berpihak pada rakyat.
Sebaliknya, bila generasi muda Maluku dipersenjatai dengan kesadaran sosial dan kemampuan kritis, maka setiap jalan yang dibangun akan menjadi jalan menuju kesejahteraan bersama, bukan sekadar jalan menuju pusat kekuasaan. Di situlah literasi pembangunan menjadi “pung bae”—penting, bermakna, dan menentukan arah Maluku di tahun-tahun mendatang.***
Discussion about this post