Ambon, Maluku— Negara! Seruan itu muncul bukan tanpa alasan. Ia lahir dari kegelisahan melihat bagaimana Maluku, sebuah provinsi yang semestinya menjadi beranda timur Indonesia, justru tampak dingin dan datar saat menerima kunjungan wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka datang bukan sebagai pejabat biasa, tetapi sebagai representasi istana, simbol negara yang hadir membawa mandat pembangunan, perhatian, dan arah kebijakan nasional. Namun di Maluku, kehadiran itu seperti lewat di antara sela-sela kesibukan birokrasi yang tak benar-benar peduli.
Kunjungan perdana Wapres ke Maluku sejak dilantik mendampingi Presiden Prabowo Subianto, begitupun Gubernur Hendrik Lewerissa, perdana seharusnya menjadi momentum besar. Sebuah peristiwa yang menandai perhatian istana terhadap wilayah yang selama ini haus sentuhan pembangunan dan pemerataan.
Tapi kenyataannya, penyambutan terasa hambar. Sepi spanduk, sepi umbul-umbul, sepi sapaan selamat datang. Tidak ada tarian penyambutan yang biasanya menjadi simbol keramahan daerah. Tak tampak pula konsolidasi sekolah atau komunitas budaya yang biasanya disiapkan untuk menyambut tamu dari pusat. Yang hadir hanyalah formalitas protokol, seremonial tanpa rasa.
Bandara Pattimura memang menyuguhkan penyambutan resmi, dengan jajaran Forkopimda lengkap dan barisan aparat keamanan yang rapi. Tapi di luar itu, suasananya sunyi. Di titik-titik kunjungan lain, seolah pemerintah provinsi hanya menjalankan kewajiban, bukan mempersembahkan kehormatan.
Tak ada suasana yang menunjukkan bahwa Maluku sedang menyambut kehadiran wakil presiden republik ini. Sebaliknya, denyut antusiasme justru terdengar lebih keras di media sosial. Di Facebook, hingga grup-grup percakapan warga, ramai ucapan selamat datang, doa, dan kebanggaan atas kunjungan Wapres.
Ironisnya, semangat warga dunia maya itu tidak berwujud nyata di lapangan. Seakan pemerintah daerah kalah semangat dari para emak-emak Facebook yang dengan tulus menulis “Selamat Datang, Bapak Wapres”.
Padahal, kunjungan Gibran ke Maluku tidaklah kosong. Ada agenda besar yang dibawanya. Dari meninjau proyek Bendungan Way Apu, memeriksa pemanfaatan pembangkit listrik terapung BMPP Nusantara 1 di Maluku Tengah, hingga meninjau harga pangan dan berdialog dengan pedagang di Pasar Mardika Ambon, Wapres benar-benar datang dengan kerja.
Ia bahkan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka ruang ekonomi baru di timur Indonesia. Namun, semua agenda itu terasa berjalan tanpa denyut emosi daerah yang semestinya menyambutnya dengan kebanggaan.
Maka wajar bila kesan “setengah hati” melekat. Maluku seperti lupa bahwa setiap kunjungan pejabat tinggi negara adalah simbol kehadiran pusat, momen yang mestinya menghidupkan semangat daerah dan menunjukkan kesiapan birokrasi lokal.
Dalam setiap kunjungan kenegaraan, yang dilihat bukan hanya siapa yang datang, tapi bagaimana daerah menyambutnya. Di situlah ukuran kebanggaan dan penghormatan bernegara diuji. Dan kali ini, Maluku tampak gagal menghadirkan semangat itu.
Barangkali persoalannya bukan semata pada niat, melainkan pada kesadaran simbolik. Ada yang hilang dalam cara kita memandang negara. Kunjungan pejabat pusat kini sering dianggap rutinitas datang, meninjau, memberi arahan, lalu pergi. Tanpa disadari bahwa di balik itu ada pesan representatif: negara hadir. Ketika penyambutan berubah menjadi formalitas, maka yang hilang bukan hanya euforia, melainkan rasa hormat terhadap institusi negara itu sendiri.
Maluku seharusnya belajar dari sejarahnya. Dari tanah ini pernah lahir pejuang, pemikir, dan negarawan besar yang mengajarkan arti loyalitas terhadap republik. Maka ketika istana datang, semestinya tanah ini berdiri tegak, menatap bangga, menunjukkan wajah ramah dan berbudaya yang menjadi jati dirinya. Bukan wajah kaku birokrasi yang sibuk dengan jadwal tapi lupa makna.
Momentum kunjungan Wapres seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat citra Maluku di mata pusat. Ia bisa menjadi ruang pembuktian bahwa daerah ini siap menjadi mitra pembangunan, bukan sekadar penonton dari kebijakan nasional.
Tapi bagaimana pusat akan percaya jika kesan pertama yang muncul adalah dinginnya sambutan? Bahkan dalam diplomasi, gestur lebih kuat dari kata. Begitu pula dalam kenegaraan, cara menyambut tamu negara mencerminkan martabat daerah.
Kini saatnya pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku berbenah. Penyambutan bukan sekadar protokol, melainkan refleksi kesadaran. Kesadaran bahwa kehadiran simbol negara adalah momentum yang harus dirayakan dengan sepenuh hati. Tidak perlu mewah, cukup tulus dan terorganisir. Libatkan masyarakat, sekolah, komunitas seni, dan elemen adat untuk memperlihatkan bahwa Maluku tetap memiliki jiwa yang hangat menyambut tamunya.
Negara tidak meminta pesta, hanya penghargaan. Sebab ketika negara datang dan daerah menyambut dengan setengah hati, maka yang terluka bukan pribadi pejabatnya, tapi citra kita sebagai bangsa. Kunjungan Wapres Gibran di Maluku boleh saja berakhir, tetapi kesannya akan tinggal lama. Dan semoga pada kunjungan berikutnya, Maluku tak lagi setengah hati, melainkan sepenuh rasa, karena negara pantas disambut dengan hormat. Apalagi kenegarawan Hendrik Lewerissa sudah teruji dalam Retret Kepala Daerah (RKD) Akademi Militer (Akmil) Magelang sebelum aktif bekerja.***
Discussion about this post