- Menelisik 100 Hari Gubernur HL dan AV
Ambon, Maluku– Dalam politik pemerintahan, seratus hari pertama adalah interval simbolik. Ia bukan soal angka, tetapi indikator arah. Di Maluku, sebuah provinsi yang kerap dikerdilkan dalam perbincangan pembangunan nasional, 100 hari kerja Gubernur HL dan Wakil Gubernur AV menawarkan napas segar yang belum tentu glamor, tapi jelas terasa.
Kita tahu, Maluku bukan provinsi dengan lumbung fiskal seperti tetangga utaranya. Maluku Utara menari dengan royalti tambang, sementara Maluku menapak di atas tanah kepulauan dengan kendala konektivitas, infrastruktur, dan minimnya penerimaan asli daerah.
Kerja-kerja ini bukan sekadar administratif, tapi bentuk keberanian epistemik: melawan logika Jakarta-sentris yang menganggap daerah sebagai satelit, bukan subjek.
Maka membandingkan Maluku dan Maluku Utara secara apple to apple sama kelirunya dengan menimbang berat kayu dan air. Namun, justru dalam keterbatasan itulah, integritas dan kecakapan diuji.
Mediasi Sosial: Politik Moral yang Bekerja
Gubernur HL dan AV memulai kerja dengan menyentuh yang paling purba: konflik antar-warga. Dalam 100 hari, konflik di wilayah-wilayah rawan seperti Sawai-Masihulan, Tulehu-Tial, dan Negeri Kabau-Kailolo didekati bukan dengan retorika keamanan, tapi dengan kerja-kerja mediasi yang konkret dan senyap. Ini penting.
Di saat pemerintah pusat sibuk dengan menara gading, Pemerintah Provinsi Maluku turun ke lapangan, membuka ruang dialog, bukan menambah jumlah pasukan. Di sini, kita melihat politik moral bekerja: merawat kohesi sosial lebih penting dari sekadar seremonial pembangunan.
Menyelamatkan Bank Maluku-Malut: Strategi Bertahan dalam Jurang Fiskal
Tak banyak yang tahu bahwa Bank Maluku Malut nyaris terdegradasi menjadi BPR akibat tidak memenuhi syarat modal inti sesuai POJK No. 12 Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Maluku tidak membuat sensasi, tetapi menjalankan diplomasi fiskal dan korporasi, masuk ke dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank DKI. Modal inti didongkrak ke Rp3 triliun.
Langkah ini bukan hanya menyelamatkan bank daerah. Ini menyelamatkan wajah Maluku di peta keuangan nasional. Ini adalah keberpihakan terhadap kedaulatan ekonomi daerah.
Bayangkan, jika Bank Daerah rontok, maka provinsi ini akan kehilangan infrastruktur keuangan strategis untuk mendukung koperasi, UMKM, dan pembiayaan pembangunan lokal.
Seperti dikatakan Faisal Basri, “Jangan beri kami lumbung uang, beri kami alat produksi.” Dan Bank Daerah adalah alat produksi itu.
Menancapkan Proyek Strategis Nasional: Bermain di Papan Catur Besar
Masuknya tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) bukan sekadar prestasi lobbying. Ini adalah pertarungan epistemologis dengan kekuasaan pusat.
Ketika Maluku berhasil menyisipkan Pelabuhan Terintegrasi, Bendungan Wayapo, dan Blok Abadi Masela, ini menunjukkan bahwa elite daerah tidak lagi pasif menunggu; mereka mulai mengetuk meja.
Meski proyek ini masih dalam tahap “niat baik negara”, keberadaannya penting. Blok Masela, yang sempat tertidur, kembali dibunyikan. Blok ini harus diawasi agar memberi manfaat bagi daerah, bukan sekadar mengalirkan keuntungan ke luar Maluku.
Pendapatan Daerah dan Pajak: Stimulus dari Pintu Belakang
Kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga 2024 merupakan strategi fiskal yang kontekstual. Langkah ini bukan hanya menambah PAD, tapi membangun kembali relasi fiskal yang sehat antara negara dan warga.
HL dan AV bekerja dari belakang panggung: memaksimalkan yang ada, bukan meratapi yang tiada.
Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat: Membangun dari Akar
Pendirian Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program makan bergizi gratis adalah langkah pembangunan dari akar. Ini bukan kebijakan populis belaka, tetapi strategi membangun kapasitas rakyat.
Ekonomi kerakyatan bukan jargon. Di Maluku, koperasi dan pendidikan adalah senjata melawan ketimpangan.
Reformasi Birokrasi dan Transformasi IAIN: Dua Sumbu Kedaulatan
Lelang jabatan dan rotasi ASN bukan pembersihan biasa. Ini adalah upaya serius membangun birokrasi berbasis merit. Tidak ada pembangunan tanpa birokrasi yang lincah.
Transformasi IAIN Ambon menjadi UIN A.M. Sangaji bukan sekadar perubahan status. Ini adalah pengakuan terhadap sejarah dan eksistensi intelektual umat Islam di Maluku. Universitas ini diharapkan menjadi lokomotif peradaban, bukan sekadar pencetak ijazah.
Politik Akar, Bukan Politik Gincu
Seratus hari pertama HL dan AV tidak diramaikan dengan gemerlap. Tapi di situlah kekuatannya.
Mereka tidak menjual mimpi—mereka bekerja. Tidak bersembunyi di balik slogan, tetapi membenahi yang rusak. Tidak sekadar tampil di panggung, tapi menyusun fondasi.
Dalam keterbatasan fiskal, mereka tidak menyalahkan siapa pun. Mereka memilih bekerja.
Tentu, masih banyak yang belum selesai. Tapi satu hal penting telah dilakukan: arah sudah ditentukan.
Mereka belum selesai. Tapi mereka sudah memulai. Dan itu patut kita apresiasi—dengan mata waspada dan kritik yang jernih.***
Komentar