Ambon, Maluku — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku secara tegas menolak rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) di kawasan Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KNPI Maluku, Sadam Bugis, dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada awak media.
Menurut Sadam, proyek ini tidak hanya sarat kejanggalan dari sisi perencanaan dan kepemilikan lahan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi dan tenaga kerja yang selama ini bergantung pada Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon.
“Pembangunan MIP di Waisarisa tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru berpotensi menciptakan konflik kepemilikan. Lahan yang digunakan bukan milik negara, dan ada indikasi upaya pemilik lahan untuk menguasai saham proyek hanya karena menyediakan lokasi. Ini berbahaya dan tidak adil,” tegas Sadam.
Ia menyoroti bahwa pelabuhan utama di Ambon, yakni Pelabuhan Yos Sudarso, saat ini bahkan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Berdasarkan data yang dikantongi KNPI Maluku, kapasitas Pelabuhan Yos Sudarso mencapai 400 TEUs, namun realisasi penggunaannya baru mencapai 100 TEUs.
“Dengan kapasitas yang ada, Pelabuhan Yos Sudarso masih bisa melayani aktivitas bongkar muat selama 20 tahun ke depan. Lalu apa urgensinya membangun pelabuhan baru yang berisiko menjadi proyek mangkrak?” tanyanya
Sadam juga mengkritik keras sikap Gubernur Maluku yang dianggap memaksakan proyek ini tanpa kajian mendalam dan analisis dampak sosial-ekonomi yang komprehensif. Ia menyebut MIP berpotensi menjadi “pelabuhan hantu” — megah di atas kertas, tetapi kosong dari aktivitas dan manfaat nyata.
“Seorang gubernur seharusnya menciptakan peluang kerja, bukan justru menghilangkan mata pencaharian buruh peti kemas di Pelabuhan Yos Sudarso. Jangan sampai proyek ini menjadi simbol kegagalan tata kelola pembangunan di Maluku,” ujarnya lantang.
Sebagai solusi konkret, KNPI Maluku mendorong revitalisasi dan pengembangan Pelabuhan Yos Sudarso.
Usulan tersebut mencakup perluasan hingga ke Pelabuhan Slamet Riyadi, penambahan kapasitas menjadi 700 TEUs, modernisasi peralatan seperti crane, dan pembangunan jalur khusus kontainer di sepanjang kawasan pesisir kota.
“Pendekatan ini tidak hanya lebih efisien dari sisi anggaran, tapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat lokal,” jelas Sadam.
Sebagai langkah lanjutan, KNPI Maluku menegaskan siap melakukan aksi penolakan terbuka terhadap proyek MIP, dan mendesak Menteri terkait serta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk turun tangan.
“Kami akan membawa isu ini ke tingkat nasional. Presiden harus tahu bahwa proyek ini bukan hanya tidak rasional, tapi juga mengancam kestabilan sosial ekonomi di Kota Ambon,” pungkasnya.***
Komentar