Jakarta, Maluku— Upaya intensif Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam menjalin komunikasi strategis dengan kementerian terkait di Jakarta membuahkan hasil signifikan. Melalui pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Kepala BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Gubernur berhasil mengamankan alokasi 2.000 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat Maluku untuk tahun 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BP Tapera, Jakarta, Jumat (4/7), menjadi puncak dari rangkaian koordinasi dua hari Gubernur di ibu kota.
Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan berbagai usulan penting, termasuk penataan kawasan kumuh dan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan sebesar Rp 20 juta per kepala keluarga melalui BSPS tahun ini. Ini adalah langkah nyata untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Maluku,” ujar Gubernur Lewerissa.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Maluku akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS Pusat yang telah terintegrasi dengan 11 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Data ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang layak menerima bantuan secara tepat sasaran.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan permohonan dukungan tambahan kepada Kementerian PKP terkait program penataan kawasan kumuh di Maluku.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program-program nasional dapat dinikmati secara merata di wilayah timur Indonesia.
“Lewat komunikasi yang intensif antara Pemprov Maluku, Kementerian PKP, dan BP Tapera, kami berharap program-program strategis bisa segera direalisasikan di Maluku. Dengan kerja sama ini, kebutuhan dasar masyarakat seperti perumahan bisa kita tangani secara bertahap,” jelas Lewerissa.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Maluku akan bersinergi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Maluku guna memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyinggung keterlibatan BP Tapera dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp 130 triliun untuk tahun 2025.
Pihaknya memastikan Maluku akan turut serta mengakses dana tersebut demi memperluas manfaat bagi masyarakat.
“Kita tinggal menjemput bola. Dengan data yang lengkap dan kerja sama yang solid, Maluku bisa mengoptimalkan program ini untuk mengatasi kebutuhan rumah secara perlahan tapi pasti,” pungkas Gubernur Lewerissa penuh optimisme.***
Discussion about this post