Piru, Maluku— Di tengah semarak peringatan HUT RI ke-80, kata “merdeka” terdengar getir di pegunungan Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Delapan dekade setelah proklamasi, warga masih berjibaku dengan akses jalan rusak, jembatan rawan, listrik dan jaringan yang kerap putus, hingga layanan dasar yang sulit dijangkau sebuah potret keterisolasian yang mencederai janji kemerdekaan bagi semua.
Inamosol berjarak sekitar 76 km dari ibu kota kabupaten, dengan pusat pemerintahan di Hunitetu. Namun jarak pendek di peta berubah menjadi perjalanan berat di lapangan.
Kerusakan jalan penghubung antardesa, Rambatu, Manusa, hingga Rumberu kian parah saat musim hujan. Longsor dan banjir merusak badan jalan sehingga mobilitas warga dan distribusi hasil kebun tersendat; bahkan pejalan kaki dan pengendara roda dua kerap terhenti di kubangan lumpur. Laporan lapangan sejumlah media pada menyebut akses ekonomi sempat “lumpuh”.
Dampak sosial ekonomi terasa berlapis. Warga mengeluhkan sulitnya menjangkau puskesmas dan rumah sakit karena medan menuju Kairatu–Piru rusak berat. Ambon Ekspres pada Juli 2025 menulis, kondisi ini “menghambat akses terhadap layanan dasar, terutama kesehatan,” dengan estimasi sekitar 10 ribu jiwa terdampak.
Keluhan senada disuarakan warga Hukuanakota dan AMGPM Kairatu: jalan dan jembatan di pegunungan Inamosol bukan hanya sulit dilalui, tapi juga membahayakan keselamatan. Janji penanganan pascalongsor 2022 disebut belum terealisasi sesuai harapan masyarakat.
Di sisi lain, ada dinamika perbaikan, meski tak konsisten. Pemprov Maluku sempat menjadwalkan pembangunan ruas Trans Huamual–Inamosol pada 2021, dan sebagian warga menyatakan mulai merasakan perbaikan ketika itu; namun kerusakan kembali mendominasi banyak titik.
2025 jelang kemerdekaan, isu Inamosol kembali mencuat. Kabar Timur melaporkan audiensi warga Hunitetu ke Gubernur Maluku; meluapnya sungai ke badan jalan memperparah hambatan akses dan pemerintah provinsi berjanji menindaklanjuti.
Kerentanan infrastruktur bukan hanya jalan. Cuaca ekstrem kerap memutus pasokan listrik; pada akhir 2024/awal 2025, PLN ULP Kairatu melakukan pemulihan setelah sejumlah tiang roboh menyebabkan pemadaman di tujuh desa wilayah Inamosol. Kejadian serupa memperlihatkan rapuhnya layanan dasar di wilayah pegunungan.
Konektivitas informasi juga lama tertinggal. Pada 2021, Pemkab SBB mengumumkan rencana pembangunan 26 BTS untuk memutus “rantai keterisolasian informasi” di pelosok, menegaskan kebutuhan akses digital sebagai hak warga. Meski langkah ini positif, capaian di lapangan perlu dipastikan merata hingga kantong-kantong terisolasi Inamosol.
Pemuda SBB, Mario Kakisina, menilai kondisi ini sebagai ironi di tengah perayaan kemerdekaan.
“Bupati Asri Arman tampak lebih sibuk dengan euforia agenda-agenda seremonial. Padahal, masalah mendasar seperti kerusakan akses di Inamosol, dan banyak titik lain memerlukan perhatian serius. Kami melihat beliau terkesan abai terhadap persoalan ini,” ujarnya.
Kakisina menekankan, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas, bukan sekadar acara seremonial yang hanya menghadirkan kemeriahan sesaat.
Suara kritis masyarakat dan pegiat sudah lama bergema. Tulisan opini Potret Maluku (2022) menyebut Inamosol “tergerus janji,” mengingat kekayaan hasil kebun seperti damar, sagu, dan cengkih tak bernilai tanpa jalan yang layak. Pada akhirnya, perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan semua kembali pada satu kata kunci: akses.
Peringatan 80 tahun Indonesia merdeka semestinya menjadi tonggak koreksi, kemerdekaan harus terasa sebagai akses yang aman, jalan yang utuh, listrik dan jaringan yang andal, serta layanan publik yang hadir tepat waktu bukan sekadar slogan.
Ketika bendera dikibarkan pada HUT RI ke-80, tuntutan warga Inamosol sederhana: janji yang diwujudkan menjadi jalan yang bisa dilalui, bukan sekadar kata-kata. Itulah makna “merdeka” yang paling terasa di pedalaman SBB.***
Discussion about this post