Piru, Maluku– Birokrasi seharusnya menjadi jantung pemerintahan daerah, penggerak utama pelayanan publik, dan penghubung antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, realitas di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) justru memperlihatkan wajah lain birokrasi yang masih diliputi masalah klasik: politisasi jabatan, rendahnya profesionalisme aparatur, hingga lemahnya akuntabilitas.
Pengamat kebijakan publik, Ismail M. Lussy, menilai praktik politik praktis terlalu dominan dalam tubuh birokrasi SBB.
Menurutnya, banyak posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kedekatan dengan penguasa atau bahkan merupakan bagian dari tim sukses dalam kontestasi politik daerah.
“Proses penempatan pejabat seringkali tidak berdasarkan merit sistem atau kompetensi, melainkan lebih pada loyalitas politik. Akibatnya, ASN yang memiliki kinerja baik tapi tidak dekat dengan lingkaran kekuasaan sering terpinggirkan,” ungkap Ismail.
Ia juga menyoroti rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang kerap sarat kepentingan politik.
Alih-alih memperkuat organisasi perangkat daerah, kebijakan mutasi justru digunakan untuk mengamankan kepentingan tertentu. Kondisi ini, menurutnya, membuat sebagian pejabat lebih sibuk menjaga posisi ketimbang fokus melayani masyarakat.
Dari sisi pelayanan publik, keluhan masyarakat masih terus bermunculan. Proses administrasi kependudukan, perizinan, hingga akses kesehatan dan pendidikan dinilai belum optimal.
“Birokrasi seharusnya melayani, tapi yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat kecil yang menjadi korban pelayanan lambat dan berbelit,” tambah Ismail.
Masalah transparansi dan akuntabilitas juga disebut masih jauh dari harapan. Program pembangunan daerah dinilai kerap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Bahkan, Ismail menegaskan adanya indikasi intervensi dari pihak luar seperti kontraktor atau kelompok tertentu yang memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Dengan kondisi ini, ia menekankan perlunya langkah serius dalam pembenahan birokrasi di SBB.
“Profesionalisme ASN harus dikembalikan pada rel yang benar, yaitu bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Transparansi dalam anggaran dan pelayanan publik wajib diperkuat agar kepercayaan masyarakat dapat pulih,” tegasnya.
Ismail menambahkan, keberanian pimpinan daerah dalam melepaskan birokrasi dari jeratan politik praktis akan menjadi kunci perubahan.
“Birokrasi yang sehat bukan sekadar urusan administrasi, tapi soal keberpihakan pada rakyat. Jika Seram Bagian Barat ingin maju dan sejahtera, pembenahan birokrasi tidak bisa lagi ditunda,” pungkasnya***
Komentar