Ambon, Maluku— Pemuda Muhammadiyah Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan di Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Namun, organisasi kepemudaan tersebut menolak tegas rencana kerja sama koperasi setempat dengan pihak asing dalam pengelolaan tambang emas di kawasan tersebut.
Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Maluku, Samsul Sampulawa SP, menegaskan bahwa penertiban sangat diperlukan guna menjaga keamanan dan ketertiban.
Namun dampaknya, kata dia, tidak boleh membuka ruang masuknya cukong asing, terutama dari Tiongkok, yang dinilai berpotensi mengabaikan aspek sosial dan hukum di Indonesia.
“Kami tetap mendukung penertiban, tetapi menolak keras koperasi bekerja sama dengan cukong asing dari Cina yang bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia,” tegas Samsul dalam keterangannya di Namlea, Rabu (3/12/2025).
Menurut Samsul, sikap Pemuda Muhammadiyah jelas dan tegas: pengelolaan sumber daya alam harus berada di tangan anak bangsa, bukan diserahkan kepada pihak luar yang berpotensi menimbulkan eksploitasi dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal.
Samsul menambahkan, pihaknya siap mengawal isu ini hingga ke tingkat nasional untuk memastikan kebijakan pemerintah berlangsung sesuai aturan tanpa intervensi kepentingan asing.
“PWPM Maluku akan melawan sampai titik darah penghabisan,” ujarnya, sembari mendesak pemerintah agar bersikap transparan dalam proses penertiban dan pengelolaan tambang.
Ia memastikan Muhammadiyah Maluku akan berkoordinasi dengan DPP Muhammadiyah pusat untuk menyampaikan laporan resmi kepada Kapolri, kementerian terkait, hingga Presiden, sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penanganan tambang Gunung Botak.
Gunung Botak selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat perhatian akibat maraknya penambangan ilegal, konflik kepentingan, dan dugaan keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan tambang emas.
Pemuda Muhammadiyah berharap pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah tegas untuk memastikan penambangan berlangsung sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat Buru.***
Komentar