Ambon, Maluku — Pemuda Muhammadiyah Maluku menegaskan sikap keras terkait polemik pengelolaan tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Organisasi kepemudaan itu mendukung langkah pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, namun mengingatkan bahwa proses penataan tidak boleh membuka pintu bagi keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sekretaris PWPM Maluku, Samsul Sampulawa, Rabu (03/12) menyatakan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum adalah dasar penting dalam tata kelola tambang.
Menurutnya, keberlanjutan hanya dapat dicapai jika negara memberi ruang kendali sepenuhnya kepada masyarakat dan institusi dalam negeri, bukan kepada pihak luar yang tidak memahami kultur, hukum, dan kepentingan sosial masyarakat Buru.
Samsul menyebut rencana kerja sama koperasi lokal dengan investor asing menjadi sinyal yang patut diwaspadai.
“Penertiban tidak boleh berubah menjadi mekanisme pengalihan kuasa ekonomi kepada pihak luar yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejarah pengelolaan Gunung Botak menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dapat membuka peluang eksploitasi dan menimbulkan persoalan sosial serta lingkungan,”
Nada tegas dia katakan, pihaknya melawan sampai titik darah penghabisan” yang diucapkan Pemuda Muhammadiyah disebut bukan seruan permusuhan, melainkan komitmen untuk memastikan kedaulatan sumber daya alam tetap berada di tangan rakyat dan bangsa sendiri.
“PWPM menyatakan siap mengawal segala proses kebijakan pemerintah, dari tahap penertiban hingga format pengelolaan dan pengawasan pasca-penataan,” tegas dia.
Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam seluruh proses.
Dikatakan, publik dinilai berhak mengetahui siapa pihak yang terlibat dalam rencana pengelolaan, bagaimana skema kerja sama akan dijalankan, serta sejauh mana jaminan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.
PWPM Maluku kata dia tengah menyiapkan langkah pelaporan berjenjang kepada Kapolri, kementerian terkait, hingga Presiden Republik Indonesia jika intervensi asing dalam pengelolaan tambang terus dipaksakan.
Sikap tersebut diambil karena masalah Gunung Botak dipandang bukan hanya isu lokal, melainkan peringatan nasional mengenai pentingnya menjaga kedaulatan sumber daya alam.
Menurut Samsul, Gunung Botak adalah simbol pertarungan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan masa depan masyarakat. Karena itu, mereka menilai pemerintah harus hadir dengan ketegasan, keberpihakan, dan kejujuran dalam memastikan pengelolaan tambang berlangsung adil, akuntabel, serta berpihak pada rakyat.
Samsul menutup keterangannya penegasan, kekayaan alam adalah amanah negara, dan amanah itu hanya dapat dijaga oleh mereka yang mencintai negeri ini tanpa syarat.***
Komentar