Saumlaki, TrendingMaluku.com – Apresiasi publik mengalir kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) atas langkah-langkah tegas mereka dalam menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi di daerah tersebut.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, komitmen kejaksaan dinilai menjadi sinyal kuat pemberantasan korupsi di Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sejumlah elemen masyarakat mengapresiasi keberanian kejaksaan dalam memproses laporan-laporan dugaan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat aktif maupun mantan pejabat daerah.
Penegasan ini disampaikan aktifis perempuan di Tanimbar, yang juga tergabung dalam dua organisasi kepemudaan besar yakni KNPI dan GMNI, Nuraini Sangadji.
Dia menilai, sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Kejati Maluku disebut berperan penting dalam supervisi dan penguatan penyidikan di tingkat daerah, sementara Kejari KKT terus menunjukkan konsistensi menjalankan tugasnya dengan profesional di tengah tekanan politik dan ekspektasi publik yang tinggi.
“Upaya penegakan hukum ini juga memberikan efek jera dan mendorong tata kelola yang lebih bersih di tubuh pemerintahan daerah,” ujarnya.
Menurut Nuraini, bahwa langkah kejaksaan selama ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi atas penyimpangan anggaran, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi aparat pemerintah untuk meningkatkan transparansi, menguatkan pengawasan internal, dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.
Pihaknya akan terus mendorong agar kejaksaan tetap menjaga independensi dalam setiap proses penanganan perkara dan memastikan seluruh kasus yang berjalan dituntaskan secara tuntas, adil, dan proporsional.
Ia berharap konsistensi ini dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya budaya birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan di daerah kepulauan seperti Tanimbar, menjadi contoh positif bagi penanganan korupsi di wilayah-wilayah lain di Maluku.
“Kita lihat saja, beberapa tahun belakangan ini, Kejari KKT berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi di tubuh birokrasi Pemda yang cukup besar dengan angka kerugian negara yang fantastis”, jelas Nuraini.
“Publik kini menunggu langkah-langkah berikutnya dari kejaksaan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum, bebas intervensi, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya mengakhiri. (TM.01)
Komentar