Ambon, Maluku— Komisi III DPRD Provinsi Maluku menemukan sejumlah kekurangan pada aspek infrastruktur dan pelayanan transportasi laut saat melakukan peninjauan langsung (on the spot) di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua, Selasa (16/12/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pelabuhan menjelang arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Fokus pemeriksaan meliputi fasilitas bongkar muat, ruang tunggu penumpang, serta aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
Dalam peninjauan itu, Komisi III menilai kesiapan pelabuhan belum sepenuhnya optimal.
Sejumlah persoalan ditemukan, mulai dari keterbatasan fasilitas pendukung penumpang, kebersihan lingkungan pelabuhan, hingga kelancaran arus barang dan penumpang.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, didampingi Sekretaris Komisi III Abdullah Kelilauw, bersama anggota Komisi III lainnya.
Komisi juga berdialog langsung dengan pengelola pelabuhan dan instansi terkait untuk menyerap kondisi riil serta keluhan masyarakat di lapangan.
Alhidayat Wajo menjelaskan, peninjauan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebagai tindak lanjut hasil rapat Komisi III pada 1 Desember 2026, guna melihat langsung kesiapan aktual pelabuhan.
“Hasil di lapangan menunjukkan adanya penumpukan penumpang di Pelabuhan Yos Sudarso yang tidak diimbangi dengan ketersediaan toilet dan kamar mandi. Ditambah lagi, adanya pekerjaan perbaikan di area Pelindo yang menyebabkan penumpang harus berdesak-desakan,” ujar Alhidayat.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, Komisi III telah berkoordinasi dengan General Manager Pelindo dan akan mengundang secara resmi Pelindo, Pelni, ASDP, serta Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh temuan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 Desember. Hari ini tanggal 16, namun kesiapan di lapangan masih belum maksimal. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain persoalan fasilitas, Komisi III juga menerima keluhan masyarakat terkait pengelolaan tiket dan adanya pihak yang bukan petugas resmi namun ikut mengatur penumpang di atas kapal.
“Kondisi ini berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan pelayaran,” tambahnya.
Pihaknya memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan pelabuhan dan pelayanan transportasi laut, agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman.***
Discussion about this post