
Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Saumlaki, TrendingMaluku.com – Menjelang pelaksanaan ground breaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, kritik keras meledak dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketua KNPI Tanimbar, Alex Belay, menilai proyek migas raksasa bernilai triliunan rupiah itu berjalan cepat secara administratif, namun justru meninggalkan masyarakat lokal di tanahnya sendiri.
Menurut Belay, atmosfer menjelang dimulainya proyek yang seharusnya menggeliat dan memberi harapan ekonomi, justru terasa “sunyi” dan “asing” bagi warga Tanimbar.
“Ground breaking tinggal hitungan hari, tapi partisipasi masyarakat lokal nol besar. Inpex bekerja seolah-olah Tanimbar ini bukan rumah orang Tanimbar,” tegas Belay kepada media ini, Kamis (12/02/2026).
Proyek Nasional, Tapi Terkesan Tertutup
KNPI menilai terdapat sejumlah indikator yang memicu krisis kepercayaan publik terhadap komitmen Inpex Masela Ltd dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
1. Minim Transparansi.
Informasi terkait peluang kerja, keterlibatan vendor lokal, hingga mekanisme rekrutmen dinilai tidak tersosialisasi secara terbuka. Warga, menurut KNPI, hanya memperoleh kabar dari percakapan informal, bukan dari kanal resmi yang terstruktur dan transparan.
2. Komunikasi yang Buntu
Belay menyebut berbagai pertemuan dengan organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat sejauh ini tidak membuahkan tindak lanjut konkret.
“Kalau pernah duduk bersama saja tidak pernah didengar, apalagi yang belum pernah diajak bicara. Agenda dialog jangan hanya jadi formalitas untuk meredam kritik,” ujarnya.
3. Ancaman Marginalisasi
KNPI menilai tanpa peta pemberdayaan yang jelas, masyarakat lokal berpotensi hanya menerima dampak lingkungan, sementara manfaat ekonomi dinikmati pihak luar.
Belay bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk “penjajahan model baru” jika tidak segera dikoreksi.
4. Tenaga Kerja Lokal Terpinggirkan
Fenomena masuknya vendor dan kontraktor dari luar daerah kembali menjadi sorotan. KNPI mempertanyakan keberpihakan pada tenaga kerja lokal, termasuk lulusan program pendidikan dan pelatihan yang telah difasilitasi pemerintah daerah, bahkan hingga ke Cepu.
“Anak-anak Tanimbar sudah disiapkan, sudah diberi beasiswa. Tapi yang direkrut justru tenaga dari luar. Lalu di mana komitmen local content itu?” kritik Belay.
Jangan Hanya Seremoni Pejabat
KNPI mengingatkan agar ground breaking tidak hanya menjadi seremoni megah penuh panggung dan tepuk tangan pejabat, sementara masyarakat tetap berada di luar pagar proyek. “Kalau rakyat merasa asing di tanahnya sendiri, ini bom waktu. Bukan tanda baik untuk keberlanjutan proyek,” tegasnya.
Tidak berhenti pada pernyataan sikap, KNPI Tanimbar secara terbuka menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi besar-besaran jika aspirasi masyarakat terus diabaikan.
“Kami siap turun jalan. Bahkan memboikot ground breaking jika itu satu-satunya cara agar suara masyarakat didengar,” ujar Belay.
KNPI juga mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara serius implementasi komitmen local content Inpex agar tidak sekadar menjadi jargon tanpa realisasi.
Alarm Dini Potensi Konflik Sosial
Sorotan tajam KNPI menjadi alarm keras bahwa proyek yang digadang-gadang akan membawa kesejahteraan bagi Maluku itu berpotensi memicu ketegangan sosial jika komunikasi dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal tidak segera diperbaiki.
Ground breaking memang tinggal menghitung hari. Namun jika pintu komunikasi tidak segera dibuka dan partisipasi masyarakat tidak dipastikan secara nyata, maka semangat pembangunan bisa berubah menjadi gelombang penolakan.
“Kami menyuarakan ini karena kami mencintai negeri ini. Tanimbar bukan diwariskan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakatnya,” tutup Belay. (TM.02)




































































Discussion about this post