Saumlaki, TrendingMaluku.com – Suasana jelang seremoni proyek raksasa migas di Tanimbar berubah panas. Tiga kekuatan sipil, LSM ALTAR (Aliansi Tanimbar Raya), dan FCBT (Forum Cinta Bumi Tanimbar) memastikan akan menggeruduk kantor perwakilan INPEX Corporation di Tanimbar serta memboikot agenda groundbreaking Blok Masela yang dijadwalkan pekan depan.
Pernyataan ini bukan gertakan. Mereka menyebut seluruh administrasi pemberitahuan aksi telah dirampungkan, dan mobilisasi massa akan digelar pada Kamis, 19 Februari 2026.
Seremoni Dianggap Menutup Luka yang Belum Sembuh
Gelombang protes dipicu oleh apa yang mereka sebut sebagai “tumpukan persoalan krusial” yang belum pernah dijawab tuntas oleh INPEX selaku operator Lapangan Abadi.
Di tengah target pemerintah melalui SKK Migas agar groundbreaking dilakukan sebelum Lebaran 2026, kelompok masyarakat di Tanimbar menilai proyek strategis nasional ini justru berjalan tanpa transparansi dan tanpa keberpihakan nyata kepada tuan rumahnya sendiri.
“Jangan jadikan kami penonton di tanah sendiri,” tegas salah satu koordinator aksi.
Empat Isu Besar yang Meledak
Aksi ini membawa sejumlah tuntutan keras yang mereka sebut sebagai “grand issue” perjuangan rakyat Tanimbar, yakni:
1. Transparansi Informasi Publik. Masyarakat menilai informasi proyek masih kabur. Tahapan pekerjaan, skema investasi, hingga dampak riil terhadap warga terdampak dinilai belum dipaparkan secara terbuka dan jujur.
2. Prioritas Tenaga Kerja Lokal. Tiga organisasi ini mendesak adanya komitmen tertulis dan terukur soal persentase tenaga kerja lokal Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam fase konstruksi maupun operasi. Bukan sekadar janji, tetapi angka pasti dan mekanisme pengawasan yang jelas.
3. Penggunaan Vendor Lokal & CSR. Mereka menilai peluang ekonomi lokal berpotensi dikuasai pihak luar jika tidak ada regulasi tegas. Program CSR juga diminta tidak menjadi alat pencitraan, melainkan program pemberdayaan nyata.
4. Dampak Lingkungan & AMDAL. Isu ini menjadi sorotan paling tajam, pasalnya Kelompok aksi mendesak penjelasan terbuka terkait dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap ekosistem laut sumber hidup nelayan Tanimbar.
Mereka menuntut transparansi menyeluruh atas dokumen AMDAL dan mitigasi pasca eksplorasi.
Groundbreaking Tak Akan Berjalan Mulus
Kelompok ini menegaskan, seremoni peletakan batu pertama tidak akan mereka biarkan berlangsung normal bila hak-hak masyarakat adat dan transparansi rekrutmen belum dipastikan.
“Kami tidak akan membiarkan prosesi seremonial berjalan mulus jika hak dasar masyarakat belum jelas. Jangan tutupi substansi dengan panggung dan seremoni,” tegas mereka
Seruan juga disampaikan kepada masyarakat Tanimbar agar tidak larut dalam narasi pencitraan proyek besar bernilai triliunan rupiah itu.
Desakan ke Pemda dan DPRD: Bentengi Tanimbar dari Gelombang Migrasi
Selain menyasar INPEX, tekanan juga diarahkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mereka didesak segera menyiapkan Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Tenaga Kerja Lokal, sebagai tameng menghadapi potensi migrasi besar-besaran akibat proyek Masela.
Menurut mereka, tanpa regulasi protektif, masyarakat lokal bisa tersingkir oleh arus pendatang yang datang bersama investasi.
Tanimbar di Titik Kritis
Proyek Blok Masela selama ini digadang sebagai motor ekonomi baru kawasan timur Indonesia. Namun di lapangan, bara ketidakpuasan justru membesar.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal kapan groundbreaking digelar, tetapi apakah proyek sebesar ini benar-benar berpihak pada rakyat Tanimbar, atau hanya menjadi panggung megah yang menyisakan kegelisahan di akar rumput?
Kamis depan akan menjadi ujian pertama. Tunggu dan saksikan…!. (TM.01)
Discussion about this post