SBB, Maluku – Implementasi visi pembangunan Agro Marine yang digaungkan Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, kembali menjadi sorotan. Pemerhati kebijakan publik, Ismail M. Lussy, menilai dalam dua tahun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), visi tersebut belum terlihat nyata dalam kebijakan dan alokasi program pemerintah daerah.
Menurut Ismail, visi pembangunan daerah seharusnya menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan anggaran pemerintah. Namun dalam praktiknya, tidak jarang visi yang telah dirumuskan secara formal dalam dokumen perencanaan justru tidak tercermin secara nyata dalam kebijakan anggaran.
Hal ini, kata dia, terlihat dalam implementasi visi Agro Marine yang diusung Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Padahal, konsep Agro Marine telah menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah dan kembali ditegaskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat 2025–2029.
Konsep tersebut pada dasarnya menempatkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, pendekatan Agro Marine diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Namun demikian, dalam dua tahun terakhir pengelolaan APBD, implementasi visi tersebut dinilai belum terlihat secara signifikan. Ismail menyebut, alokasi program dan kegiatan yang secara langsung mendukung penguatan sektor agro dan marine masih sangat terbatas, baik dari sisi besaran anggaran maupun dari sisi kebijakan strategis yang menyentuh persoalan mendasar sektor produksi masyarakat.
“Jika visi Agro Marine benar-benar dijadikan prioritas pembangunan, maka seharusnya terlihat dalam berbagai kebijakan konkret pemerintah daerah,” ujar Ismail.
Ia mencontohkan sejumlah langkah strategis yang seharusnya menjadi prioritas, seperti penguatan infrastruktur pertanian dan perikanan, penyediaan sarana produksi bagi petani dan nelayan, pengembangan kawasan sentra produksi, hingga dukungan terhadap hilirisasi hasil pertanian dan perikanan.
Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi, kelompok tani, dan kelompok nelayan juga dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Agro Marine secara nyata.
Ismail menilai, ketiadaan langkah strategis yang kuat berpotensi membuat visi tersebut hanya menjadi slogan pembangunan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Kondisi ini menjadi ironi, mengingat Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di sektor pertanian dan kelautan yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Karena itu, ia mendorong Bupati Asri Arman agar menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menyelaraskan visi pembangunan dengan kebijakan anggaran daerah.
“Dokumen RPJMD tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, tetapi harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan program dan pengalokasian APBD setiap tahunnya,” tegasnya.
Menurut Ismail, visi Agro Marine hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Tanpa itu, sebesar apa pun visi pembangunan yang disampaikan, berisiko kehilangan relevansinya dan gagal menjawab harapan masyarakat Seram Bagian Barat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan kelautan,” pungkasnya. (**)
Komentar