SAUMLAKI, TrendingMaluku.com – Konflik horizontal antara Desa Lauran dan Desa Bomaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang terjadi hari ini, Kamis (9/4/2026) bak gayung bersambut dengan kekecewaan publik terhadap kepemimpinan daerah.
Saat dua desa bertikai dan warga saling berhadapan, kursi pimpinan tertinggi di kabupaten itu justru kosong. Bupati tidak ada di tempat.
Masyarakat Tanimbar seolah kehilangan induk. Seperti anak ayam yang terombang-ambing tanpa arah, warga yang sedang dilanda kegaduhan sosial harus berjuang sendiri meredam amarah yang nyaris meledak menjadi bentrokan terbuka.
Polres dan Tokoh Agama Turun Tangan, Bupati Melesat dari Medan Masalah
Konflik yang melibatkan Desa Lauran dan Desa Bomaki tersebut dipicu oleh sengketa batas wilayah yang sudah mengendap lama.
Beruntung, aparat Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar bergerak cepat. Bersama tokoh agama, Wakil Uskup KKT-MBD turun langsung ke lokasi dan memediasi kedua belah pihak.
Situasi konflik berhasil diredam. Namun, pertanyaan besar menggelayut di benak warga, di mana Bupati saat warganya saling bertikai?
Faktanya, sang kepala daerah kembali tidak berada di Saumlaki. Seperti berkali-kali sebelumnya, kabarnya sedang berada di luar daerah, jauh dari dentuman ketegangan yang nyaris merobek Tanimbar.
KNPI, Jangan Sampai Ada Kantor Cabang Bupati di Jakarta
Kekecewaan ini semakin menjadi-jadi. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar melontarkan kritik pedas.
Mereka menilai konflik Lauran-Bomaki hanyalah satu dari sekian bukti betapa carut-marutnya tata kelola pemerintahan ketika pemimpin lebih banyak melanglang buana daripada mendengar detak jantung rakyatnya.
“Rakyat Tanimbar sedang berperang dengan urusan perut, menghadapi tekanan ekonomi, dan sekarang nyaris terseret konflik saudara sendiri. Di saat genting seperti ini, Bupati tidak ada. Polres dan tokoh agama yang harus turun. Pertanyaannya, sampai kapan?” tegas Ketua KNPI setempat.
Bahkan, KNPI melontarkan usulan bernada sindiran pedas, karena Bupati begitu nyaman menghabiskan waktu di luar daerah, lebih baik Pemerintah Daerah membuka kantor perwakilan resmi di Jakarta dengan Bupati sebagai kepala kantor tetap.
“Kalau memang nyamannya di luar, buat saja kantor di sana. Urusan rakyat yang mendesak diabaikan. Konflik desa hampir meledak, pemimpinnya tidak tahu. Ini ironi memalukan,” tegasnya.
Desakan Evaluasi Mendagri, Cabut atau Biarkan Tanimbar Terbakar?
KNPI secara resmi mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan Bupati Kepulauan Tanimbar.
Mereka menilai bahwa ketidakhadiran fisik kepala daerah selama hampir kurang lebih satu bulan tidak hanya merusak birokrasi tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Masyarakat butuh pemimpin yang hadir. Bukan pemimpin yang kabur saat hujan batu dan api. Kami minta Mendagri bertindak sebelum kegaduhan di Lauran dan Bomaki menjadi pemicu kebakaran yang lebih besar di seluruh Tanimbar,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Brampi Moriolkossu, SH.,MH selaki Sekda Kepulauan Tanimbar saat dikonvirmasi via telepon dan pesan singkat
belum direspon.
Discussion about this post