SAUMLAKI, TrendingMaluku.com – Kabar hilangnya Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa, dari radar publik semakin menjadi sorotan tajam.
Sejumlah warga mengaku kesulitan menemui bupati, baik di Kantor Bupati maupun di kediaman bupati. Bukan hanya itu, di grup-grup WhatsApp menjadi topik diskusi beberapa hari terkahir.
Minimnya akses terhadap pimpinan daerah di tengah isu krusial dinilai memperburuk kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Selain mempertanyakan keberadaan bupati Tanimbar selama lebih dari satu bulan di tengah pusaran masalah daerah, kini muncul dugaan konflik kepentingan yang melibatkan kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi Utang Pihak Ketiga (UP3) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan informasi dari intern Pemda, Bupati KKT diketahui berangkat meninggalkan Tanimbar sekitar tanggal 9 Maret 2026. Hingga berita ini diturunkan pada 12 April 2026, ia belum juga kembali. Selama ketiadaannya, sejumlah persoalan krusial justru memuncak.
Mulai dari konflik sosial yang memicu ketegangan antarwarga, proyek strategis INPEX Masela yang masih menyisakan polemik dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, hingga Alokasi Dana Desa (ADD) yang tak kunjung cair.
Birokrasi yang carut-marut turut melumpuhkan pelayanan publik, sementara sektor kesehatan dikejutkan dengan kematian seorang ibu hamil dan seorang bayi dalam waktu berdekatan karena keterbatasan layanan medis.
Sorotan Pemeriksaan Paman Bupati
Puncaknya, Kejaksaan Tinggi Maluku kini tengah mengintensifkan pemeriksaan terhadap AT, yang tak lain adalah paman dari Bupati Ricky Jauwerissa.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 10 jam non-stop, sumber yang mengetahui proses tersebut mengungkapkan bahwa terungkap sejumlah informasi penting terkait dugaan keterlibatan kepala daerah dalam proses pencairan anggaran UP3.
“Dari pemeriksaan itu, penyidik mulai mengantongi petunjuk bahwa aliran dana dan proses pengesahan UP3 tidak bisa dilepaskan dari peran kepala daerah,” ujar Anders Luturyali.
AT sendiri diduga memiliki posisi strategis dalam sejumlah proyek dan kebijakan anggaran di lingkungan Pemda KKT.
Pemeriksaan yang berlangsung maraton itu disebut sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang telah menyeret sejumlah pihak sebelumnya.
Aktivis, Ini Bukan Sekadar Hilang, Tapi Menghindar?
Aktivis LSM Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR) ini menilai ketidakhadiran Bupati di tengah badai kasus ini sangat janggal.
“Bukan sekadar hilang, publik mulai curiga ini pola menghindar. Di saat rakyatnya sedang terluka, layanan kesehatan gagal, dan uang desa macet, bupati malah tidak ada kabar. Apalagi pamannya sendiri sedang diperiksa kejaksaan. Ini darurat akuntabilitas,” tegas Anders
Ia juga menyoroti ironi di mana pembayaran proyek berjalan cepat, tetapi layanan kesehatan dan ADD terhambat.
“Mengapa tidak ada kejelasan? Masyarakat Tanimbar berhak tahu, di mana bupati mereka? Apakah ia sedang berusaha mempengaruhi proses hukum seperti isu-isu yang beredar atau memang sengaja menghilang?”
Warga Gerah
Warga mulai gerah. Sejumlah komunitas pemuda berencana menggelar aksi unjuk rasa jika dalam pekan ini bupati tak kunjung muncul dan memberi penjelasan terbuka.
“Kami tidak ingin Tanimbar dikendalikan dari jarak jauh, apalagi dengan urusan hukum yang melibatkan keluarga bupati. Rakyat butuh pemimpin yang hadir,” tutur Anders.
Mestinya sejak evaluasi terhadap setahun pemerintahan RJ-JR yg dinilai Anders gagal, bupati harusnya lebih berbenah untuk memasuki tahun kedua dan seterusnya untuk mewujudkan Tanimbar Maju.
“Bupati adalah pengambil keputusan yang seharusnya lebih fokus untuk hadir bersama rakyat. Ini malah menghilang entah kemana, tanya Anders.
Kasus UP3 yang terus bergulir dan hilangnya Bupati Ricky Jauwerissa kini menjadi ujian terbesar bagi kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di Kepulauan Tanimbar.
Publik menunggu, apakah sang bupati akan kembali dengan klarifikasi, atau justru kaburnya semakin menjadi pertanyaan besar tentang integritasnya di mata hukum.
Desak DPRD Gunakan Hak Interpelasi
Anders mengungkapkan, LSM Aliansi Tanimbar Raya (Altar) mendesak DPRD KKT untuk segera menggunakan hak interpelasi.
“Panggil Bupati KKT Ricky Jauwerissa. DPRD KKT jangan tutup mata dan telinga terkait kondisi KKT saat ini,” tegas Luturyali.
Menurutnya, interpelasi merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepala daerah.
“Ada 4 butir usulan ke DPRD KKT agar menggunakan hak interpelasi mereka. Ke-empat butir itu diantaranya, kebijakan Pemda KKT dalam membayar UP3 milik AT sebesar 15 M, Kematian bayi di Seira Wermaktian dan Ibu Hamil di Wuarlabobar, pemberian dana hibah sebesar 2,4 M ke Kejaksaan Negeri KKT di tengah efisiensi, dan perjalanan dinas Bupati ke luar daerah lebih dari sebulan,” urai Anders.
Menurutnya, publik Tanimbar berhak mendapatkan penjelasan yang berbasis data, dokumen resmi, serta argumentasi yang dapat diuji secara terbuka.
Anders mengatakan momentum tersebut menjadi ukuran keseriusan semua pihak dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Jika dalam prosesnya terbukti ada pelanggaran serius, maka mekanisme hukum yang tersedia harus ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan. Ini bukan soal menjatuhkan, ini soal menegakkan akuntabilitas,” tutup Anders.
Klarifikasi
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Kepulauan Tanimbar saat dikonfirmasi via pesan singkat belum merespon sama sekali.
Sementara itu, saat dikonfirmasi via pesan singkat di jam yang sama, Brampi Moriolkossu, Sekda Kepulauan Tanimbar merespon baik dengan memberi penjelasan tentang agenda dan keberadaan bupati.
“Pa Bupati ada ikut rakor dengan Menteri Koordinator Pengembangan Ekonomi mengenai Blok Masela dan beberapa kegiatan audiens dengan kementerian lembaga mengenai pemberdayaan masyarakat skaligus akan ikut Musrembang Provinsi nanti tanggal 14 April di Ambon,” terang Sekda.
Discussion about this post