Ambon, Maluku— Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan ke Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku pada Senin, 13 Januari 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk silaturahmi awal tahun sekaligus mendengar aspirasi, mengevaluasi capaian program 2024, dan mendiskusikan langkah strategis untuk tahun 2025.
Kedatangan Uluputty disambut oleh Kepala BSIP Maluku, Dr. Kardiono, STP, MSi, bersama jajaran dan staf di kantor BSIP Poka, Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas peran penting BSIP dalam mendukung sektor pertanian melalui penyusunan, penerapan, dan harmonisasi standar instrumen pertanian, seperti bibit, pupuk, dan air, yang berkontribusi langsung terhadap produktivitas hasil pertanian.
Fokus Program BSIP 2025 untuk Swasembada Pangan Nasional
Kepala BSIP Maluku menyampaikan bahwa sebagian besar program tahun 2025 diarahkan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Berdasarkan data, luas lahan sawah di Provinsi Maluku mencapai 21.114,5 hektare, dengan peningkatan 2.622 hektare sawah irigasi antara 2015–2018.
Ketersediaan Benih Unggul Jadi Sorotan
Uluputty menyoroti kelangkaan benih unggul yang dikeluhkan petani di Maluku, seperti yang ia temui saat kunjungan ke Desa Waehatu.
“Petani masih menggunakan benih generasi ulang, yang berdampak pada rendahnya produktivitas lahan. Dari 1 hektare, mereka hanya menghasilkan 2 ton beras, padahal dengan benih unggul seharusnya bisa mencapai 5 ton,” ujarnya.
Ia menambahkan, benih bermutu dapat meningkatkan produksi hingga 30–50%. Sertifikasi benih oleh BSIP menjadi kunci untuk menjamin kualitasnya.
Pada tahun 2024, BSIP Maluku menerima alokasi 22 ton benih unggul, namun jumlah ini baru mencakup 1,5% dari kebutuhan 720 ton di Maluku.
“BSIP harus mendorong penguatan kelompok tani mandiri benih untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas di masa mendatang,” tegas anggota komisi V DPR RI itu.
Kekurangan Penyuluh dan SDM Pertanian
Selain isu benih, Uluputty disambut juga menyoroti minimnya penyuluh pertanian yang memasuki masa pensiun.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penerimaan CPNS untuk lulusan pertanian dari universitas di Maluku, seperti UNPATTI, guna memenuhi kebutuhan SDM di sektor pertanian.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Uluputty berharap koordinasi antara BSIP dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat, sehingga Maluku dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. ***
Discussion about this post