Piru, Maluku— Riuhnya berbagai isu yang berkembang di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam beberapa bulan terakhir dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang utuh. Di tengah derasnya kritik yang terus bergulir, Sekretaris DPD KNPI SBB, Penuel M. Supulatu, melihat adanya kecenderungan pembentukan narasi yang berulang dan parsial, hingga berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya, Selasa (06/05).
Supulatu menyebut, kritik terhadap pemerintah daerah memang merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kritik hadir dengan landasan pemahaman yang memadai. Ia menilai, sebagian isu yang berkembang justru kehilangan konteks, karena disampaikan secara terpotong dan diperkuat melalui pengulangan narasi yang sama.
“Persoalan itu ada, kita tidak menutup mata. Tapi ketika satu sisi terus diangkat tanpa melihat keseluruhan, maka publik hanya disuguhi gambaran yang tidak utuh,” ujar Supulatu.
Menurutnya, kondisi tersebut perlahan membentuk persepsi publik yang seolah-olah final, padahal belum tentu mencerminkan fakta secara menyeluruh. Dalam situasi seperti itu, ruang publik tidak lagi menjadi ruang edukasi, melainkan berubah menjadi arena pembentukan opini yang cenderung sepihak.
Supulatu melihat, fenomena ini tidak lepas dari persoalan literasi publik yang masih menjadi tantangan. Banyak isu kebijakan, kata dia, diperdebatkan tanpa memahami mekanisme dasar pemerintahan, baik terkait kewenangan, regulasi, maupun sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Tidak semua kebijakan bisa dibaca secara sederhana. Ada proses, ada aturan, ada batas kewenangan. Kalau itu tidak dipahami, maka kesimpulan yang muncul sering kali prematur,” katanya.
Ia menambahkan, dalam kondisi literasi yang belum merata, narasi yang sederhana dan emosional cenderung lebih cepat diterima publik, meskipun belum tentu akurat. Sementara itu, penjelasan yang lebih komprehensif sering kali kalah oleh arus informasi yang lebih cepat dan berulang.
Dalam konteks itulah, Supulatu menilai framing menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Menurutnya, framing bekerja dengan cara memilih bagian tertentu dari sebuah peristiwa, lalu menguatkannya secara terus-menerus hingga membentuk persepsi kolektif di masyarakat.
“Kalau publik hanya melihat satu sisi yang terus diulang, lama-lama itu dianggap sebagai kebenaran. Padahal bisa jadi ada sisi lain yang tidak ikut ditampilkan,” ujarnya.
Supulatu mengingatkan, jika kondisi ini terus berlangsung, maka dampaknya tidak hanya pada persepsi publik, tetapi juga pada kinerja pemerintahan daerah. Ia menilai, pemerintah berpotensi kehilangan fokus jika energi terlalu banyak tersedot untuk merespons isu-isu yang berkembang tanpa proporsi yang jelas.
Padahal, di saat yang sama, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai pekerjaan penting, mulai dari penataan birokrasi, peningkatan pelayanan publik, hingga mendorong pembangunan daerah secara bertahap.
“Kalau setiap waktu pemerintah harus menjawab isu yang terus diproduksi, maka konsentrasi terhadap program pembangunan bisa ikut terganggu,” katanya.
Supulatu menegaskan bahwa kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik, namun harus disampaikan secara proporsional dan berbasis pemahaman yang utuh. Ia mengajak semua pihak, baik masyarakat, media, maupun kelompok sipil, untuk menjaga kualitas ruang publik agar tetap sehat dan produktif.
“Kita butuh kritik yang membangun, bukan sekadar memperkeras suasana. Daerah ini butuh energi bersama untuk maju, bukan terjebak dalam kebisingan yang berulang,” tegasnya.
Di tengah derasnya arus informasi, ia juga mengingatkan pentingnya sikap kritis dalam memilah antara fakta, opini, dan narasi yang terbentuk. Sebab, dalam dinamika pemerintahan daerah, tidak semua yang tampak di permukaan selalu mencerminkan keseluruhan keadaan.
Bagi Supulatu, menjaga keseimbangan antara kritik dan pemahaman menjadi kunci agar arah pembangunan di Seram Bagian Barat tetap berjalan tanpa terganggu oleh arus informasi yang tidak sepenuhnya utuh.
Komentar