Ambon, Maluku,- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengambil langkah konkret dan inovatif dalam menggali serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Wajo saat dihubungi, Rabu (06/05/2026), menyusul pertemuan intensif antara Komisi III DPRD Maluku dan Bapenda yang digelar pada Senin (4/5/2026).
Menurutnya, pertemuan tersebut difokuskan pada strategi peningkatan PAD sebagai fondasi utama kemandirian fiskal daerah. Ia menilai potensi pendapatan di Maluku masih sangat besar, namun belum tergarap secara maksimal.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif melalui Bapenda menjadi kunci untuk mengurai berbagai hambatan dalam pemungutan pendapatan,” ujar Wajo.
Ia menjelaskan, pembahasan mencakup optimalisasi berbagai sumber PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Wajo menegaskan, daerah tidak bisa terus bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam pertemuan itu, kata dia, disepakati sejumlah langkah strategis yang akan segera dieksekusi, termasuk percepatan penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital (e-system).
Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir kebocoran sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Selain itu, Komisi III juga mendorong Bapenda melakukan inventarisasi ulang terhadap objek pajak potensial yang belum terdata atau belum berkontribusi optimal, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan.
Wajo turut menekankan pentingnya keseimbangan antara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melalui penagihan aktif atas tunggakan serta perluasan basis wajib pajak baru tanpa memberatkan masyarakat kecil.
Penertiban retribusi daerah juga menjadi perhatian, terutama dalam penyesuaian tarif dan mekanisme pemungutan agar tetap selaras dengan daya beli masyarakat namun tetap berkontribusi signifikan bagi kas daerah.
“Target PAD harus realistis namun ambisius. Kami minta Bapenda menyajikan data yang akurat dan strategi yang terukur, sementara DPRD akan terus melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD bukan sekadar target administratif, melainkan menjadi prasyarat penting dalam membiayai pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Maluku.
“Optimalisasi PAD adalah soal kemandirian daerah. Semakin besar kontribusi yang dihasilkan sendiri, semakin besar pula kendali pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Maluku bersama Bapenda akan membentuk tim gabungan untuk memantau langsung implementasi strategi optimalisasi PAD di lapangan dalam waktu dekat.*
Komentar