Ambon, Maluku — Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, dalam kunjungan kerja ke Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi tinggi kepada Koperasi Merah Putih Desa Wayame, yang dinilai berhasil menghadirkan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, keberhasilan koperasi ini layak dijadikan model percontohan nasional.
“Desa Wayame telah membuktikan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Inilah semangat yang ingin kami dorong di seluruh desa di Ambon,” ujar Bodewin Wattimena.
50 Koperasi Merah Putih Aktif di Ambon
Wattimena menjelaskan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, tercatat sebanyak 50 unit Koperasi Merah Putih telah berdiri dan aktif di berbagai desa dan kelurahan di Kota Ambon. Pemerintah kota, lanjutnya, terus memberikan pendampingan, penguatan kelembagaan, serta dukungan teknis agar koperasi-koperasi ini dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.
Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Tujuannya adalah mendorong terbentuknya koperasi di seluruh desa dan kelurahan sebagai langkah fundamental dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat dari akar rumput.
Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Desa
Dengan semangat kolektivitas, koperasi tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja lokal dan meningkatkan daya saing desa secara menyeluruh.
“Kami berharap keberhasilan Wayame menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Ambon. Koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, bukan hanya simbol,” tegas Wali Kota.
Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, akan terus memperkuat infrastruktur pendukung, mempercepat penyuluhan, dan memberikan fasilitasi akses pasar agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.***
Discussion about this post