Namlea, Maluku— Ketua Koperasi Waetemun Mandiri, Jafar Nurlatu, menegaskan pentingnya mediasi antara pemilik lahan dan koperasi sebelum dilaksanakan pembersihan kawasan Gunung Botak, menyusul surat dari Gubernur Maluku yang menginstruksikan penataan ulang kawasan tersebut.
Hal ini disampaikan Jafar menjelang rapat bersama Forkopimda dan para pihak terkait yang dijadwalkan besok, yang turut mengundang Bupati Buru dan Gubernur Maluku. Menurutnya, keterlibatan langsung pemilik lahan dalam proses dialog sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan.
“Satu atensi saja yang kami minta, kami ingin duduk bersama antara pemilik lahan dan koperasi. Kita bicarakan langkah-langkah berikutnya secara terbuka,” tegas Jafar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika Pemerintah Provinsi Maluku tidak membuka ruang mediasi, maka sebaiknya kewenangan penanganan Gunung Botak diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Buru.
Alasannya, Bupati dinilai lebih memahami kondisi sosial dan konflik yang berkembang di wilayah tersebut, khususnya di sekitar Wayako.
“Kami sudah bersuara sejak beberapa bulan lalu. Jika Gubernur tidak siap membuka ruang dialog, sebaiknya serahkan kepada Bupati Buru yang lebih tahu medan dan masyarakatnya,” tambah Jafar.
Terkait rencana penggunaan sepuluh koperasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dalam proses penataan Gunung Botak, Jafar menegaskan sikap tegas koperasinya. Menurutnya, tak boleh ada aktivitas koperasi sebelum dilakukan pembicaraan serius tentang pelepasan hak atas lahan.
“Kalau Gubernur ingin lakukan pembersihan, silakan. Tapi koperasi tidak boleh menjalankan kegiatan apapun sebelum soal hak tanah diselesaikan. Itu harga mati. Dilindungi peraturan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa koperasi yang memiliki izin namun tidak memiliki lahan, justru bisa memicu konflik serius dengan masyarakat adat.
“Mereka punya izin, tapi tidak punya lahan. Kalau Anda masuk ke rumah orang tanpa izin, dan obrak-abrik seenaknya, itu bisa fatal. Kalau dipaksakan, ini bisa picu pertumpahan darah di Gunung Botak,” ucap Jafar dengan nada serius.
Terakhir, Jafar mengajak Gubernur untuk berpikir secara holistik dan mempertimbangkan stabilitas sosial dan politik di Buru, agar upaya penataan Gunung Botak tidak justru memperkeruh keadaan dan menghambat investasi di wilayah tersebut.***
Komentar