Masohi, Maluku– Di tengah kritik publik terhadap berbagai persoalan fiskal dan pelayanan daerah, rencana revitalisasi kolam renang Masohi mungkin tampak seperti proyek kecil yang tidak mendesak.
Namun jika dilihat lebih jernih, kebijakan ini justru memberi gambaran arah berpikir Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menata kota dan membangun fondasi ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.
Masalah utama banyak daerah hari ini bukan semata kekurangan anggaran, melainkan ketergantungan pada sumber PAD yang sempit dan tidak produktif.
Daerah terus dibebani belanja rutin, sementara aset-aset publik terbengkalai dan hanya menjadi pos biaya pemeliharaan tanpa nilai tambah ekonomi. Dalam konteks inilah revitalisasi kolam renang Masohi menjadi relevan.
Kebijakan ini sebetulnya menyentuh satu isu mendasar: bagaimana aset publik diposisikan sebagai instrumen penggerak ekonomi, bukan sekadar fasilitas yang dibiayai APBD.
Kota Butuh Ruang Hidup, Bukan Sekadar Infrastruktur
Masohi sebagai ibu kota kabupaten menghadapi persoalan klasik kota berkembang: minim ruang rekreasi keluarga, fasilitas olahraga terbatas, dan kurangnya magnet aktivitas sosial ekonomi.
Kota tanpa ruang interaksi publik yang layak bukan hanya kehilangan kualitas hidup, tetapi juga kehilangan perputaran ekonomi berbasis jasa.
Revitalisasi kolam renang, jika dikelola profesional, bukan soal tiket masuk. Ia bisa menjadi simpul aktivitas: UMKM tumbuh di sekitarnya, event olahraga bisa digelar, kegiatan komunitas hidup, hingga menjadi daya tarik bagi mobilitas warga dari kecamatan lain. Efek berganda ekonomi inilah yang sering luput dari perdebatan publik yang terlalu terpaku pada angka retribusi.
Dalam logika pembangunan kota modern, fasilitas seperti ini masuk dalam kategori urban economic catalyst pemicu ekonomi kawasan.
Kritik PAD: Benar, Tapi Tidak Sederhana
Kritik bahwa pemerintah harus lebih dulu membenahi potensi kebocoran PAD seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tentu sah. Namun membenahi PAD berbasis sistem bukan pekerjaan instan. Ia menyangkut sinkronisasi data, audit, regulasi, hingga integrasi dengan pihak eksternal seperti penyedia listrik.
Artinya, penertiban PAD dan revitalisasi aset bukan pilihan salah satu, melainkan dua jalur yang memang harus berjalan bersamaan. Jika semua langkah strategis selalu ditunda sampai seluruh persoalan lama selesai, maka daerah akan terjebak dalam stagnasi kebijakan.
Penyesuaian retribusi sampah dan penataan tenaga harian lepas (THL) di sektor kebersihan juga menunjukkan arah kebijakan yang sama: mengoreksi ketidakseimbangan antara biaya layanan dan kemampuan fiskal daerah. Selama ini banyak layanan publik dijalankan dengan pola “tambal sulam”, tanpa perhitungan keberlanjutan jangka panjang.
Menata Fondasi, Bukan Etalase
Pembangunan daerah memang sering terjebak pada dua kutub: tuntutan percepatan hasil dan kewajiban menjaga tata kelola. Di sinilah kepemimpinan diuji.
Revitalisasi kolam renang Masohi bisa dibaca sebagai simbol pendekatan baru: menghidupkan aset, memperluas basis ekonomi jasa, dan membangun kota yang layak huni, sembari tetap membenahi sistem PAD dan layanan publik.
Kritik tetap perlu. Pengawasan publik wajib. Namun keberanian mengambil langkah strategis juga dibutuhkan. Jika semua kebijakan selalu dibaca dengan kacamata kecurigaan jangka pendek, maka daerah akan sulit bergerak menuju ekonomi kota yang lebih dinamis.
Revitalisasi ini pada akhirnya bukan soal kolam renang. Ini tentang bagaimana sebuah kota kecil mulai menata dirinya sebagai ruang hidup sekaligus ruang ekonomi. Dan itu, dalam jangka panjang, jauh lebih penting daripada sekadar angka retribusi hari ini.***
Komentar