Buru, Maluku – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golkar Kabupaten Buru periode 2025–2030 menjadi momentum penting dalam menentukan arah politik dan kepemimpinan partai ke depan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Buru, Ikram Umasugi, menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu. Ia menekankan bahwa proses demokrasi harus berjalan secara adil dan terbuka tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dirinya sebagai kepala daerah.
“Jangan berharap saya sebagai bupati menggunakan kedekatan maupun kekuasaan untuk kepentingan partai. Siapa yang dekat dengan rakyat, itulah yang akan dipilih. Bukan karena kekuasaan,” tegasnya dalam sambutan.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan ruang demokrasi yang setara bagi seluruh partai politik, termasuk dalam pelaksanaan Musda Golkar kali ini. Menurutnya, iklim politik yang sehat menjadi kunci dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Lebih lanjut, Bupati berharap Musda ke-VI Golkar Kabupaten Buru dapat menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya berdampak bagi internal partai, tetapi juga berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Ali Lessy, menyampaikan bahwa Musda ini bukan sekadar ajang pemilihan ketua, tetapi juga momentum untuk merumuskan agenda politik jangka panjang.
“Kita akan merumuskan agenda politik menuju 2029, sekaligus mengevaluasi langkah-langkah politik yang telah berjalan,” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa Musda ini juga akan memilih ketua baru yang akan menakhodai DPD Golkar Kabupaten Buru selama lima tahun ke depan.
Menutup pernyataannya, Umar menegaskan bahwa dinamika dan kompetisi dalam Musda merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun demikian, seluruh proses diharapkan tetap berjalan dalam semangat persatuan, kebersamaan, dan kekeluargaan.
“Kompetisi pasti ada, tetapi harus tetap dalam koridor semangat persatuan dan kebersamaan,” pungkasnya. ***
Komentar